: (Foto : fkb/pas)
13 Ribu Pecalang se-Bali Deklarasi Tolak Preman Berkedok Ormas, Ketua MDA: Pecalang Garda Terdepan Jaga Adat dan Budaya Bali
DENPASAR, FORUMKEADILANBali.com -Sebanyak 13 ribu pecalang dari 1.500 Desa Adat se-Bali sepakat dan mendeklarasikan penolakan terhadap hadirnya preman berkedok ormas (organisasi masyarakat). Deklarasi tersebut disampaikan dalam acara Gelar Agung Pacalang, di Lapangan Puputan Margarana, Niti Mandala Denpasar, Sabtu (17/5/2025).
Ketua MDA atau Bendesa Agung Provinsi Bali, Ida Panglingsir Agung Putra Sukahet menegaskan pecalang Bali menjadi garda terdepan menjaga adat, budaya, tradisi, dan kearifan lokal Bali. ’’Pecalang Bali sejak leluhur sudah menjaga Bali, nindihin gumi Bali. Pecalang Bali menolak kriminalisme, premanisme dan sikap anarkis yang dilakukan preman berbaju ormas dan berkedok ormas,” tegasnya.
Dalam deklarasi tersebut terdapat tiga poin penting disampaikan yaitu menolak kehadiran ormas berkedok menjaga keamanan ketertiban, dan sosial dengan tindakan premanisme tindak kekerasan dan intimidasi masyarakat sehingga menimbulkan keresahan dan ketegangan di tengah masyarakat Bali serta mendukung TNI/Polri dalam penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di Bali serta menindak dengan tegas ormas melakukan tindakan premanisme dan kriminalisasi yang meresahkan masyarakat.
Para pecalang juga mendeklarasikan mendukung sistem keamanan terpadu berbasis desa adat (Sipandu beradat) dan bantuan keamanan desa adat (Bankamda) dalam menjaga dan mengamankan wewidangan desa adat dan nindihin gumi Bali.
Ida Penglingsir Agung Putra Sukahet menyampaikan kegiatan ini untuk menyamakan persepsi terkait dengan isu terhadap ormas yang kian berkembang. Deklarasi ini merupakan respons atas munculnya fenomena premanisme berkedok ormas yang mulai marak di Bali.
Ia menegaskan, selama bertahun-tahun dan turun menurun, desa adat di Bali telah memiliki pecalang menjaga keamanan di setiap kegiatan di desa adat di Bali. Berkolaborasi dengan aparat dari kepolisian dan TNI, sehingga dianggap sudah sangat cukup untuk menjaga keamanan di Bali.
Ia mengungkapkan pihaknya telah berupaya menjalin komunikasi dengan pemerintah provinsi terkait kesejahteraan pecalang, termasuk soal insentif. Ia berharap, kepemimpinan daerah saat ini memberikan perhatian lebih terhadap eksistensi pecalang sebagai garda terdepan dalam menjaga adat dan budaya Bali. (fkb/pas)