Akademisi Unwar Ingatkan PTPS di Bali Lakukan Pemetaan Kerawanan Jelang Pemilu
FORUM Keadilan Bali – Akademisi Universitas Warmadewa (Unwar) Dr. I Nengah Muliarta, S.Si., M.Si., mengingatkan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) di Bali melakukan pemetaan kerawanan menjelang pencoblosan surat suara Pemilu pada 14 Pebruari 2024 mendatang. Pemetaan menjadi penting untuk mendeteksi dan pencehagan terhadap kemungkinan terjadinya pelanggaran dan kecurangan pada Pemilu 2024.
Muliarta yang juga Tim Pemeriksa Daerah (TPD) DKPP RI menyatakan hasil pemetaan dapat menjadi pedoman untuk melakukan langkah antisipasi. Langkah pemetaan sederhana dapat dilakukan PTPS melalui observasi langsung, wawancara dengan informan kunci, dan analisis data Pemilu sebelumnya. ”Melakukan pemetaan hendaknya PTPS tidak bekerja sendiri. PTPS mesti membangun kerjasama dengan KPPS. Akan lebih bagus lagi membangun komunikasi dan koordinasi dengan kepolisian, pecalang dan tokoh masyarakat,” kata Muliarta saat menjadi narasumber dalam bimbingan teknis PTPS di Kecamatan Kuta, Badung, Jumat (9/2).
Menurut Muliarta, pemetaan kerawanan wajib dilakukan secara komprehensif dan detail. Beberapa potensi kerawanan yang mesti diidentifikasi antara lain politik uang, intimidasi, dan manipulasi suara. ”Upaya pemetaan kerawanan sering kita abaikan, ketika terjadi baru tergagap-gagap dan saling menyalahkan. Ini tangggangjawab bersama, mari saling bersinergi,” ucapnya.
Muliarta menegaskan pemetaan kerawan menjadi langkah awal menghadirkan proses demokrasi berkualitas. Demokrasi berkualitas akan berdampak pada tingkat kepercayaan masyarakat pada pemimpin yang lahir dari proses demokrasi yang baik.
Sementara Ketua Bawaslu Badung Putu Hery Indrawan mengingatkan PTPS mulai bekerja secara efektif, terutama saat masa tenang dengan melakukan pendataan terhadap alat kampanye yang masih terpasang. PTPS harus mulai memastikan pada saat masa tenang TPS sudah mulai dibangun. ”Mohon melakukan pengawasan terhadap distribusi logistik yang akan diterima KPPS. Awasi distribusi surat pemberitahuan untuk memilih,” tegas Hery.
Hery berharap PTPS melakukan deteksi dan pengawasan terhadap politik uang. Politik uang akan mencoreng citra demokrasi dan menurunkan kualitas demokrasi.