DENPASAR, FORUMKEADILANBali.com – Pemerintah Kota Denpasar menggelar persembahyangan bersama memohon doa restu mengawali proses Haluan Pembangunan Bali Era Baru Tahun 2025–2125 di Pura Agung Jagatnatha Denpasar, Rabu (24/12/2025).
Persembahyangan ini dihadiri Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Denpasar I Gusti Ngurah Eddy Mulya, Ketua DPRD Kota Denpasar I Gusti Ngurah Gede, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar, serta perwakilan organisasi keagamaan dan kemasyarakatan seperti ODD, WHDI, dan PHDI Kota Denpasar.
Pj. Sekda Eddy Mulya menyampaikan persembahyangan Bersama dilaksanakan sesuai instruksi Gubernur Bali bentuk dukungan Pemerintah Kota Denpasar terhadap implementasi Haluan Pembangunan Bali Era Baru 2025–2125. ”Upacara ini menyucikan dan memberkati dokumen pangeling-eling dan Dharma Pamiteket tentang Haluan Pembangunan Bali Masa Depan agar seluruh proses pembangunan berjalan dengan baik, lancar, dan sesuai harapan,” ujarnya.
Ia menambahkan sembahyang Bersama merupakan bagian dari bersama antara pemerintah dan masyarakat Bali mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, tetap berlandaskan pada pelestarian alam, budaya, dan kearifan lokal Bali, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2023.
Sementara itu, Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Kota Denpasar Ida Bagus Alit Surya Antara menjelaskan persembahyangan bersama instruksi Gubernur Bali mewajibkan setiap kabupaten/kota melaksanakan persembahyangan terkait Haluan Pembangunan Bali Era Baru 100 tahun, terhitung dari 2025 hingga 2125. ”Sembahyang bertepatan Buda Kliwon Pahang merupakan hari pegat wakan atau pegat warah, sebagai penutup rangkaian Hari Raya Galungan. Untuk Kota Denpasar dipusatkan di Pura Agung Jagatnatha, sementara tingkat Provinsi Bali dilaksanakan di Pura Besakih,” jelasnya.
Alit Antara mengungkapkan persembahyangan ini untuk ngerastiti kondisi dan situasi saat ini, termasuk faktor alam seperti cuaca dan curah hujan, agar pembangunan ke depan dapat berjalan harmonis.
Ia menambahkan kegiatan serupa juga dilaksanakan di masing-masing desa adat melibatkan kepala desa/lurah di wilayah masing-masing. Di Kota Denpasar, kegiatan melibatkan sekitar 350 orang, terdiri dari pimpinan OPD, WHDI, PHDI, serta unsur griya. ”Harapannya pembangunan ke depan berjalan sesuai aturan yang berlaku, baik pembangunan fisik maupun penataan ruang, dengan tetap berpedoman pada pakem dan kearifan lokal Bali, termasuk penerapan konsep Asta Kosala Kosali,” ucapnya. (pas)