DENPASAR, FORUMKEADILANBali.com – Gubernur Bali, Wayan Koster menandatangani perjanjian kerjasama antara Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Kota Denpasar, Pemkab Badung, Pemkab Gianyar serta Pemkab Tabanan penyelenggaraan angkutan umum perkotaan Trans Metro Dewata di kawasan Denpasar, Badung, Gianyar dan Tabanan (Sarbagita) 2026 di Jaya Sabha Denpasar, Kamis (4/6/2025).
”Penandatanganan kerjasama ini dilakukan supaya dalam menyusun APBD 2026 ada payung hukumnya. Tahun 2025 ini sudah berjalan tapi hanya 9 bulan dari bulan April hingga Desember. Sedangkan tahun 2026 full alokasinya,” kata Koster saat menandatangani perjanjian kerjasama dengan empat Bupati/Walikota Sarbagita tersebut.
Diketahui tahun anggaran 2026, pembiayaan transportasi umum Trans Metro Dewata dianggarkan sebesar Rp56,3 miliar, di mana 30 persennya atau Rp16,9 milyar dianggarkan Pemerintah Provinsi Bali. Sementara 70 persennya atau Rp39,4 miliar dianggarkan Pemerintah Kabupaten/Kota. ”Kabupaten Badung kebagian Rp16,6 miliar, Denpasar Rp15,8 miliar, Gianyar Rp5,3 miliar dan Tabanan Rp1,6 miliar,” jelas Koster.
Gubernur Koster menjelaskan pembagian persentase kabupaten/kota disesuaikan panjang lintasan dan proporsional layanan Trans Metro Dewata berdasarkan kabupaten/kota.
Gubernur Koster menyampaikan penandatangan tersebut baru merupakan pagu anggaran saja. Realisasinya akan menunggu hasil evaluasi dari tim sehingga penganggaran dapat dijalankan dengan lebih efektif dan efisien. ”Kalau kita lihat maksimum keteriisian Trans Metro Dewata hanya 37 persen. Padahal menurut kriteria bank dunia rata-rata harus 50-60 persen. Jadi masih rendah dan kita akan evaluasi faktor dan penyebabnya,” imbuh Koster.
Terlepas dari hal itu, Koster mengatakan, pihaknya akan terus berkomitmen mendukung penyelenggaraan transportasi publik di Provinsi Bali secara berkelanjutan. Ia menjelaskan memang tidak mudah untuk mengedukasi dan mengubah kebiasaan masyarakat untuk beralih ke transportasi publik. ”Kita tidak bisa cepat-cepat menyadarkan masyarakat. Tidak mudah apalagi di Bali jalur jalannya pendek dan sempit. Masyarakat banyak yang lebih suka menggunakan sepeda motor,” jelasnya.
Koster mengungkapkan pemerintah harus dapat menyeimbangkan antara kepentingan masyarakat/publik dengan alokasi anggaran yang diperlukan sehingga pemerintahan dapat berjalan dengan baik, efektif dan efisien. (fkb/pas)