BNPB Gelar Diskusi Identifikasi Prioritas Daerah Penyaluran PFB
FORUM Keadilan Bali – BNPB melaksanakan kegiatan diskusi (FGD) dengan topik mengenai pooling fund bencana (PFB). Hal yang menjadi parameter pembahasan strategi penyaluran dan prioritas daerah penerima manfaat dana tersebut dilaksanakan di Hotel Claro, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Rabu (11/10).
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengundang perwakilan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) tingkat provinsi, kabupaten/kota se-Indonesia untuk mendapatkan pandangan dan masukan terkait topik itu. Sebanyak 95 peserta mengikuti diskusi langsung, dan 100 peserta lain hadir dalam jaringan. Kegiatan ini menjadi rangkaian acara Peringatan Bulan Pengurangan Risiko Bencana tahun ini dipusatkan di Provinsi Sulawesi Tenggara.
Direktur Sistem Penanggulangan Bencana BNPB Agus Riyanto menyampaikan, dana bersama atau PFB ini merupakan dana berasal dari berbagai sumber untuk mendukung dan melengkapi dana penanggulangan bencana. ”Sesuai Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2021, penyaluran dana bersama untuk kegiatan penanggulangan bencana meliputi penyaluran pada tahap prabencana, darurat bencana, pascabencana, dan transfer risiko,” ujarnya.
Agus menambahkan, peran BNPB melakukan penerimaan usulan, proses penelaahan, verifikasi, evaluasi sampai pemberian rekomendasi ke Menteri Keuangan. Target utama dalam penyelenggarakan FGD untuk mengidentifikasi kegiatan prioritas daerah, kendala dan permasalahan kegiatan di daerah, identifikasi kegiatan prioritas penanggulangan bencana untuk danai PFB dari masukan seluruh daerah.
Agus menyampaikan penggalian data dilakukan menggunakan aplikasi mentimeter agar lebih terbuka untuk mendapatkan input sebanyak-banyaknya dari peserta baik luar jaringan maupun dalam jaringan. Ruang lingkup pembahasan adalah kegiatan dalam standar pelayanan minimum (SPM) sub urusan bencana dan kegiatan sesuai dengan rencana penanggulangan bencana daerah. Kegiatan tersebut perlu dikaji permasalahan dan kendalanya, khususnya aspek pendanaan. ”Kami harapkan dana bersama ini dapat menjadi alternatif solusi dalam mendanai kegiatan prioritas yang sulit didanai di daerah,’’ ujarnya.
Aus mengungkapkan pembahasan FGD didapatkan hasil sementara untuk identifikasi kegiatan prioritas yang paling banyak diusulkan oleh daerah adalah penyusunan kajian risiko bencana (KRB), penyusunan rencana penanggulangan bencana (RPB), pembentukan desa tangguh bencana (destana), sosialisasi di daerah rawan bencana, pemasangan sistem peringatan dini (EWS), pemasangan rambu dan papan informasi bencana, dan mitigasi struktural. Sedangkan hasil identifikasi kegiatan prioritas yang sulit dalam pendanaan di daerah diantaranya penyusunan KRB, penyusunan RPB, penyusunan RPKB, bimbingan teknis, pelatihan relawan penanggulangan bencana, peralatan kesiapsiagaan bencana, pemasangan EWS, dan pembangunan mitigasi struktural untuk banjir, longsor dan ancaman bencana lainnya.
Dia menuturkan BNPB melalui Deputi Sistem dan strategi bersama dengan kementerian dan lembaga terkait masih akan menganalisis lebih lanjut dan mendiskusikan kembali masukan dari FGD tersebut. Diharapkan ada penentuan kebijakan prioritas dalam penyaluran PFB dalam memperkuat penanggulangan bencana di daerah.