BPS Badung ”Launching” Hasil Indeks Kebahagiaan 2022
FORUM Keadilan Bali – Berakhirnya Survei Pengukuran Tingkat Kebahagiaan (SPTK) di Kabupaten Badung tahun 2022, Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Badung bekerja sama dengan Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kabupaten Badung me-launching Hasil Indeks Kebahagiaan Kabupaten Badung tahun 2022, di Kuta Paradiso Hotel, Jalan Kartika Plaza Tuban, Kuta Bali, Jumat (11/11).
Acara dibuka Asisten Perekonomian dan Pembangunan Ida Bagus Gede Arjana dengan pemukulan gong. Turut dihadiri Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Badung I Wayan Suambara, Direktur Ketahanan Sosial BPS RI Nurma Midayanti, Kepala BPS Provinsi Bali Hanif Yahya, Kepala BPS Kabupaten Badung Septiana Tri Setiowati, beserta para undangan lainya.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan IB Gede Arjana menyampaikan atas nama Pemerintah Kabupaten Badung menyambut baik kegiatan ini. Semoga dapat menjadi acuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat Badung. Karena itu, perlu ada sinergi bersama, segenap komponen masyarakat diseluruh sektor. ”Kita sempat dihadapkan pada situasi pandemi Covid-19, tidak saja terjadi di Kabupaten Badung, namun juga pertumbuhan ekonomi daerah maupun kondisi sosial masyarakat,’’ kata Arjana.
Arjana mengungkapkan, dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan, situasi ini keras berimbas terhadap kemampuan keuangan daerah sehingga berimplikasi terhadap upaya pemenuhan kebutuhan dasar dan pelayanan kepada masyarakat. Kondisi ini masih belum dapat dipastikan sampai kapan akan berakhir. Dampak yang ditimbulkan diprediksi akan berlangsung dalam rentang waktu cukup lama sehingga membutuhkan kepekaan, kerja keras serta kesungguhan menyikapi berbagai fenomena perubahan yang mungkin terjadi. ”Kita lewati bersama bila ada komitmen serta langkah kebersamaan dari seluruh elemen masyarakat, maupun dunia usaha,” ujarnya.
Lebih lanjut Arjana mengatakan langkah sinergitas akan dibangun bersama, muaranya berawal dari apa yang menjadi visi misi Pemerintah Kabupaten Badung. Selanjutnya dijabarkan menjadi kebijakan daerah tertuang dalam peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah Semesta Berencana Tahun 2021-2026. Hal ini akan menjadi pedoman setiap perangkat daerah menyusun rencana strategis akan memuat berbagai program. Selain kegiatan prioritas setiap tahun sesuai urusan wajib, urusan pilihan dan unsur penunjang/pendukung menjadi kewenangan serta tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Badung.
Dia menjelaskan visi Kabupaten Badung 2021-2026 melanjutkan kebahagiaan masyarakat Badung melalui pembangunan berlandaskan Tri Hita Karana. Mewujudkan visi tersebut akan ditempuh strategis melalui misi maupun langkah, yakni memperkokoh kerukunan hidup bermasyarakat dalam bingkai keragaman adat, budaya dan agama. Meningkatkan kualitas tata pemerintahan berdasarkan prinsip Good Governance dan Clean Government berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Mewujudkan tatanan masyarakat yang tertib, taat azas serta menjunjung tinggi penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM). Memantapkan kreativitas seni dan budaya masyarakat berorientasi pada pelestarian kearifan lokal. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia berlandaskan pada penguatan pendidikan, kesehatan dan perekonomian masyarakat. Pemberdayaan ekonomi kreatif dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) berdasarkan potensi wilayah dan masyarakat. Meningkatkan kebahagiaan masyarakat melalui sistem jaminan sosial yang komprehensif. Memperkuat sinergi pariwisata dengan pertanian yang berorientasi pada agroindustri dan pelestarian sumber daya alam. Meningkatkan daya saing daerah yang berbasis kreativitas dan inovasi.
Sementara itu, Direktur Ketahanan Sosial BPS RI Nurma Midayanti mengatakan, kemajuan pembangunan lebih banyak dilihat dari indikator ekonomi. Seperti pertumbuhan ekonomi, penurunan kemiskinan, dan penurunan tingkat pengangguran dinai belum cukup menggambarkan tingkat kesejahteraan sesungguhnya.
Nurma Mindayanti menerangkan aspek penting kesejahteraan masyarakat seperti perubahan kualitas kesehatan, pendidikan, perubahan kualitas dan kuantitas sumber alam, serta kerusakan lingkungan ditimbulkan tidak dapat ditunjukan oleh pertumbuhan ekonomi saja. Saat ini muncul kebutuhan akan indikator kesejahteraan masyarakat yang ”Beyond GDP” seperti indeks kebahagiaan. Berbagai penelitian mengaitkan kebahagiaan sebagai bagian dari kesejahteraan subjektif dengan komponen kepuasan hidup dan emosi positif. Dalam konteks ini kebahagiaan menggambarkan indikator kesejahteraan subjektif digunakan melengkapi indikator objektif.