: )Foto : fkb/hums)
Bupati Badung Gelar Rakor Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
MANGUPURA, FORUMKEADILANBali.com – Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, di Ruang Rapat Hita Gosana Lantai II Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Badung, Kamis (22/5/2025).
Bupati Wayan Adi Arnawa menyampaikan ada beberapa hal perlu Pemerintah Kabupaten Badung dikoordinasikan dengan pemerintah desa, terutama terkait visi-misi dari AdiCipta tahun 2025-2030. Ada beberapa hal menjadi fokus atau prioritas dari Pemkab Badung yang diharapkan bisa diikuti oleh pemerintah desa. Masalah kemacetan, sampah, penghijauan dan penataan pemerintah desa, sehingga kita berharap desa-desa di Kabupaten Badung bisa tertata untuk menambah pesona daripada desa di mata wisatawan itu sendiri. Secara prinsip melihat ada beberapa hal tadi, desa-desa sudah komit selaras dengan visi-misi kami. ”Kami berharap gerakan mengimplementasikan visi-misi ini, bergerak bukan saja dari pemerintah kabupaten, tetapi juga dari pemerintah desa,” ujarnya.
Bupati Adi Arnawa menyampaikan sinergitas antara pemerintah kabupaten dan pemerintah desa bisa dilaksanakan. Sehingga mempercepat apa menjadi tujuan dari visi-misi tersebut. Jika hal ini bisa dilakukan secara integritas, percepatan bisa terjadi. Tadinya tercapai dalam waktu 5 tahun mungkin bisa tercapai dalam 1 tahun. ”Saya tetap mendorong Kadis PMD segera menyiapkan regulasi untuk memberikan sebagian kewenangan dari pemerintah kabupaten ke pemerintah desa sehingga dengan adanya satu regulasi ini. Dalam penyusunan APBDes akan bisa selaras dengan program-program yang kita akan dilaksanakan,” katanya.
Ketua Forum Perbekel Kabupaten Badung sekaligus Perbekel Desa Punggul Kadek Sukarma mengatakan tujuan dari kegiatan dihadiri Perbekel se-Kabupaten Badung ini untuk bisa mengimplementasikan visi misi Bupati dan Wakil Bupati Badung terpilih.
Sukarma mengungkapkan keterbatasan di pemerintahan desa mohon bimbingan, arahan dan petunjuk kepada Bapak Bupati Badung, Kejari Badung maupun Kapolres Badung terkait sistem tata kelola pemerintahan yang bisa dilaksanakan di masing-masing desa dengan baik. ”Kami menyadari keterbatasan kami. Untuk itu, kami berkumpul bersama siap menerima arahan, pendampingan serta bimbingan dari Bapak/ibu sekalian,” ujarnya. (pas)