FORUMKEADILANBali.com – Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta didampingi Wabup Ketut Suiasa dan Pj. Sekda I.B Surya Suamba menerima entry meeting Tim Pemeriksa, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Bali di Puspem Badung, Selasa (3/9).
Tim BPK dipimpin Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Bali I Gusti Ngurah Satria Perwira, melakukan pemeriksaan kinerja pendahuluan atas pengelolaan APBD dalam rangka mendukung pembangunan nasional, tahun anggaran 2020 sampai dengan semester I tahun 2024. Acara tersebut juga dihadiri seluruh Kepala Perangkat Daerah dilingkungan Pemkab Badung.
Bupati Giri Prasta atas nama masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Badung menyampaikan terima kasih kepada BPK RI Perwakilan Bali atas arahan, tuntunan dan pembinaan terus dilakukan untuk Pemkab Badung. Informasi dan arahan dari BPK sangat penting dijadikan pedoman dan referensi untuk terus berbenah melaksanakan tugas dan fungsi sesuai regulasi meningkatkan pengelolaan APBD agar lebih baik. ”Kami mengapresiasi BPK RI Perwakilan Bali terus mendorong Pemkab Badung meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan kualitas pengelolaan keuangan. Hal ini telah terbukti dengan diraihnya opini WTP berkualitas serta menjadi role model anti korupsi dari KPK RI,” katanya.
Terkait pemeriksaan kinerja, Bupati Giri Prasta berharap Inspektorat bersama perangkat daerah terus melakukan komunikasi bersinergi dan memenuhi data maupun dokumen dibutuhkan tim pemeriksa.
Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Bali I Gusti Ngurah Satria Perwira menjelaskan, pemeriksaan tim BPK melakukan jenis pemeriksaan kinerja, sesuai dengan UU No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara dan UU No. 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Dalam Undang-undang ini menyebutkan kewenangan BPK adalah melaksanakan tiga jenis pemeriksaan yaitu pemeriksaan tata kelola keuangan yang memberikan opini, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
Dia menjelaskan pemeriksaan ini bagian dari pemeriksaan tematik, di Provinsi Bali sampelnya, Pemkab Badung, Gianyar dan Pemerintah Provinsi Bali. Karena ketiga sampel ini memiliki postur APBD cukup besar. ”Pemeriksaan ini merupakan rangkaian pemeriksaan pendahuluan dan terinci. Dimana tim telah memulai pemeriksaan pendahuluan kinerja sejak 27 Agustus hingga 15 September 2024 selama 20 hari. Setelahnya akan kembali menyiapkan pemeriksaan terinci,” ujarnya.
Dia berharap melalui pemeriksaan kinerja ini perangkat daerah dapat memanfaatkan dengan baik untuk berdiskusi dalam hal pengelolaan APBD. Selain itu, dokumen yang dibutuhkan, BPK telah menyiapkan Aplikasi Siap Connect. Perangkat Daerah dapat memanfaatkan aplikasi ini untuk mengirim dokumen yang dibutuhkan tim pemeriksa. (pas)