Cok Ace: Rakerda ke-5 BPD PHRI Bali Bahas Isu Strategis Lokal Hingga Nasional
FORUMKEADILANBali.com – Badan Pengurus Daerah (BPD) Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Provinsi Bali menggelar Rapat Kerja Daerah (Rakerda) ke-5, di kantor BTB/GIPI Bali, Rabu (22/1/2025).
Rakerda mengusung tema ”Menyambut Pariwisata Pasca Covid,” dengan fokus pada isu-isu strategis di tingkat lokal, provinsi, hingga nasional.
Ketua PHRI Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati yang akrab disapa Cok Ace menekankan pentingnya menyelaraskan kebijakan pariwisata di Bali menghadapi tantangan pasca pandemi Covid-19. ”Rakerda adalah mandat dalam anggaran dasar organisasi kami. Dimulai dari Rakercab di tingkat kabupaten/kota yang telah selesai. Dilanjutkan Rakernas di Bogor pada 10-11 Februari 2025,” ujar Cok Ace.
Cok Ace menyampaikn salah satu fokus utama dalam Rakernas nanti adalah revisi kebijakan Golden Visa dan sistem perizinan OSS (Online Single Submission). Menurutnya, Golden Visa saat ini menawarkan investasi minimal Rp5,6 miliar lima tahun pertama dianggap kurang relevan bagi Bali. ”Bali memiliki infrastruktur unggul, seperti bandara 24 jam dan jaringan internet hampir merata. Harga tersebut terlalu rendah bagi Bali, sehingga memicu lonjakan investasi yang tidak terkendali,” ungkap Cok Ace.
Cok Ace mengungkapkan perizinan OSS menjadi perhatian khusus, terutama dalam mengatasi persoalan alih fungsi lahan dan konsentrasi investasi yang berlebihan di satu wilayah tertentu. Selain isu nasional, PHRI Bali juga menyoroti persoalan lokal, seperti kemacetan, sampah, banjir, dan kriminalitas yang masih menjadi tantangan utama. ”Kami sepakat bahwa roh pariwisata Bali harus dikembalikan ke budaya. Bukan hanya artefak dan upacara, tetapi perilaku dan nilai-nilai masyarakat Bali. Jangan sampai orang Bali kehilangan identitasnya,’’ katanya.
Mantan Wakil Gubernur periode 2018-2023 ini berharap, melalui pembahasan isu-isu strategis ini, Bali dapat menjaga posisinya sebagai destinasi wisata berbasis budaya yang unggul dan berkelanjutan.