Dampingi Kunjungan Moeldoko ke Pelabuhan Sanur, Pj. Gubernur Ajukan Tiga Skema Solusi Kemacetan
FORUM Keadilan Bali – Penjabat Gubernur Bali, S.M. Mahendra Jaya mendampingi Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn) Moeldoko melaksanakan kunjungan ke Pelabuhan Sanur, Jumat (22/9).
Dalam kesempatan itu, Pj. Gubernur S.M Mahendra Jaya menyampaikan tiga skema mengatasi kemacetan akses keluar masuk pelabuhan belakangan kerap menimbulkan kepadatan kendaraan di Jl. By Pass Ngurah Rai. Pertama, skema minimalis yaitu pembuatan jalan baru sepanjang 1 kilometer serta menjajaki kerjasama dengan masyarakat pemilik lahan kosong di sekitar pelabuhan dimanfaatkan sebagai kantong parkir. ”Dari hasil evaluasi, keterbatasan tempat parkir sangat mengganggu dan menjadi pemicu kemacetan,” katanya.
Penjabat Gubernur Mahendra Jaya menyampaikan, Pemprov Bali merancang skema moderat yaitu rencana pembangunan jalan sepanjang 3 kilometer plus satu jembatan. Terakhir skema paling ideal yaitu pembangunan akses jalan langsung dari Jl. By Pass Ngurah Rai menuju Pelabuhan Sanur sepanjang 6 kilometer. ”Ini skema paling ideal kelancaran arus penumpang memanfaatkan Pelabuhan Sanur,” ujarnya.
Dia menambahkan, tiga skema tengah digodok dan diharapkan dapat segera dieksekusi guna mengatasi persoalan kemacetan di seputaran pelabuhan. Ia menyampaikan selamat datang dan rasa bangga atas kunjungan Moeldoko di Provinsi Bali.
Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dalam wawancara dengan awak media mengungkapkan, kunjungannya bertujuan menindaklanjuti laporan dari anggota tim monitor Proyek Strategis Nasional (PSN), khususnya terkait keberadaan Pelabuhan Sanur. Informasi pertama kemacetan. ”Saya kira ini terjadi karena perubahan terjadi kurang terantisipasi. Sebelum pelabuhan ini dibangun, arus orang menyeberang ke Nusa Penida dan Lembongan rata-rata 2.000 hingga 2.500 per hari. Tapi setelah pelabuhan ini beroperasi, arus penumpang tiap harinya mencapai 6.000 hingga 6.500. Ini berimplikasi pada tingginya arus kendaraan menuju atau keluar dari pelabuhan dan memicu kemacetan pada jam-jam tertentu,” terangnya.
Menurutnya, situasi ini harus segera dicarikan jalan keluar agar tidak mengganggu kenyamanan pengguna jalan yang tidak bertujuan ke pelabuhan. Persoalan kedua mengemuka terkait pengelolaan Pelabuhan Sanur saat ini berada di bawah Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Benoa. Terkait hal itu, ada aspirasi yang berkembang agar ada kolaborasi dengan pemerintah daerah. ”Intinya, pemerintah daerah ingin mendapat pemasukan untuk asas keadilan,” imbuhnya.
Menindaklanjuti berbagai masukan keberadaan Pelabuhan Sanur, Moeldoko mengatakan, pihaknya segera melakukan rapat dengan Kementerian Perhubungan. ”Sejumlah catatan ini segera kita rapatkan. Prinsipnya kami menjembatani kepentingan semua pihak agar berjalan sesuai harapan,” tambahnya.
Moeldoko memberikan penekanan keberadaan PSN berjumlah 161 dan tersebar di sejumlah daerah di Indonesia. Menepis banyaknya isu miring yang berkembang, ia menegaskan bahwa PSN merupakan program diarahkan untuk mensejahterakan masyarakat, bukan menyengsarakan. Ia menilai, Pelabuhan Sanur salah satu PSN terbukti membawa manfaat bagi masyarakat. Tak hanya di Bali daratan, tapi juga di Nusa Penida dan Nusa Lembongan. ”Ini salah satu bukti nyata kalau PSN itu membawa manfaat positif. Tadinya wisatawan maupun masyarakat domestik harus menghadapi ketidaknyamanan saat harus naik ke perahu motor. Dengan adanya pelabuhan ini, penyeberangan menjadi lebih nyaman. Kita bangga bisa menyajikan infrastruktur berkelas bagi wisatawan,” ucapnya.
Ia menyampaikan terima kasih kepada Kementerian Perhubungan berkolaborasi dengan pemerintah daerah yang bisa mewujudkan sebuah terminal penyeberangan berkelas. ”Ini adalah prestise, kita bisa tunjukkan kepada dunia luar,” cetusnya.
Sebelumnya, Kepala KSOP Kelas II Benoa Capt. Sadeli M.Mar,E. M.M., memberi paparan tentang situasi penyeberangan ke Pulau Nusa Penida dan Lembongan. ”Sebelum ada pelabuhan, para penumpang mesti melepas sandal karena harus melalui air untuk tiba di kapal penumpang. Sekarang adanya pelabuhan ini, penumpang jauh lebih nyaman. Kami juga menerapkan SOP layanan seperti di Bandar Udara,” ujarnya.
Ia menambahkan, keberadaan pelabuhan ini mendorong peningkatan jumlah penumpang signifikan, yaitu rata-rata mencapai 6.000 setiap hari. Mengingat intensitas penyeberangan kian padat, Sadeli berharap penambahan kapal patroli laut agar pengawasan dapat dioptimalkan.