Dialog B20-G20 ESC TF, Transisi Energi Harus Berkeadilan dan Inklusif
FORUM Keadilan Bali – B20 Indonesia Energy, Sustainability and Climate Task Force (ESC TF) sukses menggelar dialog B20-G20 sekaligus mendiskusikan strategis seputar rekomendasi kebijakan yang dapat ditindaklanjuti dan dikembangkan para pemangku kepentingan, di Hotel Nusa Dua Beach, Badung, Bali, Selasa (30/8).
FORUM Keadilan Bali – B20 Indonesia Energy, Sustainability and Climate Task Force (ESC TF) sukses menggelar dialog B20-G20 sekaligus mendiskusikan strategis seputar rekomendasi kebijakan yang dapat ditindaklanjuti dan dikembangkan para pemangku kepentingan, di Hotel Nusa Dua Beach, Badung, Bali, Selasa (30/8).
Dialog tersebut mengenai ketergantungan dunia pada energi, terutama bersumber dari bahan bakar fosil yang menimbulkan pemanasan global bedampak perubahan iklim.
Menurut United States Environmental Protection Agency (EPA), suhu bumi naik menyebabkan gelombang panas sering terjadi dan bertahan lebih lama. Gelombang ini dapat menyebabkan bencana dan penyakit, seperti kram, stroke, panas, hingga kematian.
Chair of ESC TF, Nicke Widyawati mengatakan, saat ini task force dikomandoinya fokus pada transisi energi berkelanjutan, keamanan energi dan kerjasama global antara negara maju dan berkembang.
Transisi energi, lanjut Nicke, menjadi agenda semua negara dan harus didukung untuk memenuhi target tujuan pembangunan berkelanjutan. ”Transisi energi akan mengubah segala hal selama ini sudah mapan. Mulai dari penggunaan teknologi berbasis bahan bakar fosil, pasar dan produk keuangan harus diarahkan pada green financing, rantai pasok ekonomi dan energi hijau, model bisnis terbaru, tata kelola yang berkelanjutan hingga pertimbangan ekonomi politik negara dan kawasan,” kata Nicke yang juga Presiden Direktur dan CEO PT Pertamina (Persero), Selasa (30/8).
B20 ESC TF, kata Nicke, telah merumuskan tiga rekomendasi akan dibahas sebagai tema prioritas yakni mempercepat transisi ke penggunaan energi berkelanjutan, memastikan transisi adil dan terjangkau, kerjasama global untuk meningkatkan aksesibilitas energi.
Nicke berharap, melalui Presidensi B20-G20, Indonesia bisa mengajak semua pemangku kepentingan berkolaborasi dan secara etik serta moral bisa memastikan dunia berhasil memenuhi target pembangunan berkelanjutan yang inklusif dan berkeadilan.
Transisi Energi Penuh Tantangan Sementara itu, Chair of B20 Indonesia Shinta Kamdani menyatakan mengapresiasi forum dialog keenam antar B20-G20 demi menuju pertumbuhan inklusif dan kolaboratif.
Mencapai itu semua, kata Shinta, perlu ada transisi yang pasti penuh tantangan dan tidak mudah. Untuk itu, B20 ESC TF merekomendasikan sejumlah kebijakan dan tindakan yang harus diambil dalam fase transisi energi ini. Selama rentang waktu 2000-2019, biaya sosial dan ekonomi dikeluarkan seluruh negara di dunia sangat besar terkait emisi gas rumah kaca muncul akibat penggunaan bahan bakar fosil. ”Kita sudah kehilangan ratusan miliar US dolar akibat emisi karbon selama periode itu. Untuk itu, B20 Indonesia mencoba memberikan jalan keluar dan jembatan penghubung guna menghindari dampak lebih besar dari perubahan iklim mengakibatkan bencana global, termasuk kolaborasi pembiayaan mitigasi perubahan iklim,” kata Shinta.
Shinta mengungkapkan, B20 Indonesia mendorong enam legacy yang dirancang bukan sebagai one-time initiative. Namun sebagai inisiatif terus berjalan bahkan setelah berakhir Presidensi G20 Indonesia. Dalam transisi energi, ada dua legacy programs yang disiapkan, yakni Carbon Center of Excellence dan Global Blended Finance Alliance. ”Carbon Center of Excellence akan membantu dan memandu dunia usaha memahami perdagangan karbon melalui hub pengetahuan serta practice sharing center. Sementara Global Blended Finance Alliance merupakan platform organisasi multilateral yang akan membantu dalam persoalan inovasi pembiayaan dalam infrastruktur hijau, keamanan energi, akses dan efisiensi energi, inovasi teknologi bersih demi mencapai SDGs dan mitigasi dampak perubahan iklim,” ucap Shinta.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Arsjad Rasjid mengatakan, transisi energi akan memberikan banyak efek positif bagi ekonomi Indonesia dan dunia.
Arsjad menjelaskan, hilirisasi sumber daya alam Indonesia seperti nikel, bisa berkontribusi dalam membangun ekosistem ekonomi hijau, khususnya industri mobil listrik dan panel surya yang membutuhkan nikel sebagai bahan baku baterai serta panelnya. ”Transisi energi akan meringankan beban APBN kita selama ini tersedot untuk subsidi energi fosil. Upaya mencapai ambisi Net Zero 2030, Indonesia perlu 220 GW kapasitas panel surya sampai tahun 2050 dan saat ini sudah ada regulasi mendukung mencapai transisi energi. Selain itu, sebagai Negara berkembang, kita butuh dukungan pendanaan, capacity building dan teknologi untuk mencapai transisi energi inklusif dan berkeadilan,” jelas Arsjad.
Arsjad mengemukakan, pengembangan industri hijau dan transisi energi penuh tantangan, sehingga bisa tercapai dengan kolaborasi antara publik dan swasta terus menerus menciptakan inovasi dan dukungan regulasi yang baik. Kadin sendiri sudah membentuk Kadin Net Zero Hub, platform menjadi hub untuk berbagi pengetahuan tentang transisi energi dan membantu sektor bisnis-publik mencapai nol emisi demi pembangunan inklusif dan berkelanjutan.
Mobilisasi Pembiayaan Berkelanjutan Acara ini juga mengundang beberapa Menteri Kabinet dan Perwakilan Kementerian RI, di antaranya Menko
Perekonomian Airlangga Hartarto; Menkeu Sri Mulyani dan Sekjen Kementerian ESDM Rida Mulyana. Selain itu, Minister Power, New & Renewable Energy, Ministry of New and Renewable Energy India, Raj Kumar Singh dan Sanjiv Puri, Vice President, CII and Chairman & Managing Director, ITC Ltd yang juga perwakilan B20 India akan hadir memberikan pandangan mengenai relevansi rekomendasi ESC TF bagi Presidensi B20-G20 India 2023.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa pemulihan ini semakin membaik. Inflasi 4,9% yoy Juli 2022, katanya masih bisa dikelola dan ditangani sehingga masih ada keleluasaan bagi fiskal untuk fokus pada persoalan mitigasi iklim dan transisi energi.
Airlangga Hartato mengakui, Indonesia belum mencapai tujuan transisi energi dan adaptasi iklim. Namun mendorong transisi energi inklusif dan berkeadilan tetap diperjuangkan. ”Menjadikan isu transisi energi sebagai isu prioritas yang dilakukan G20-B20 Indonesia sangat tepat. Karena terkait sudut pandang ekonomi, politik dan lingkungan di masa akan datang. Nantinya transisi energi akan menghasilkan 65 juta lapangan kerja baru di tahun 2030 dengan potensi ekonominya mencapai 26 miliar dolar AS. Melalui mobilisasi dukungan, kebijakan dan tindakan terkait krisis pangan dan iklim, kepemimpinan kita bisa diandalkan,” jelas Airlangga Hartato.
Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menekankan komitmen semua negara, termasuk Indonesia melalui Presidensi G20-B20 untuk menyelamatkan kemanusiaan saat ini terancam akibat perubahan iklim, krisis pangan dan krisis energi.
Menurut Sri Mulyani, menjadikan energi dan perubahan iklim sebagai isu strategis sangat penting, terutama dalam kerangka mitigasi dampak pemanasan global melalui pembiayaan adaptasi iklim berkelanjutan dan mudah dijangkau. ”Negara terbatas pembiayaan dari APBN. Sehingga harus mencari alternatif pembiayaan untuk mitigasi iklim dan transisi energi. Perlu ada kerangka kerja mengenai pembiayaan dibutuhkan mengakselerasi transisi energi. Blended finance menjadi terobosan memobilisasi dana, baik dari pihak komersial maupun non komersial. Isu perubahan iklim dan transisi energi harus diselesaikan melalui kolaborasi global,” papar Sri Mulyani.
Menyambung Menkeu Sri Mulyani, Sekjen Kementerian ESDM Rida Mulyana mengatakan, mitigasi perubahan iklim dan transisi energi dari fosil ke EBT bukan persoalan mudah. Selain dibutuhkan komitmen politik yang kuat dan riset memadai, juga dibutuhkan pembiayaan besar untuk dapat mencapai transisi energi dengan mulus dan inklusif. Dari catatan Kementerian ESDM, Rida mengkalkulasi Indonesia butuh 1 triliun dolar AS untuk transisi energi dan mencapai bauran EBT yang tinggi.
Dalam salah satu panel diskusi membahas percepatan transisi ke penggunaan energi berkelanjutan, Sacha Winzenried, sebagai B20 ESC TF Team Leader untuk PwC sebagai Lead Knowledge Partner dan Energy, Utilities & Resources Lead Advisor di PwC Indonesia, menyampaikan, ”Menutup kesenjangan dekarbonisasi, semua pelaku ekonomi perlu menunjukkan kinerja lebih baik. Melakukan transisi energi dengan benar, berarti melaksanakan proses transisi lebih cepat, tanpa gangguan ekonomi dan social. Memastikan tidak ada tertinggal, sangat penting menjamin dan mempertahankan kelayakan sosial dan politik yang diperlukan untuk perubahan begitu besar.
Tentang B20 Indonesia :
Business 20 (B20) adalah forum dialog resmi G20 dari komunitas bisnis global didirikan tahun 2010, B20 merupakan salah satu business outreach- engagement grup negara-negara G20 beranggotakan perusahaan dan organisasi bisnis terkemuka.
Sekitar 1.000 delegasi berasal dari negara-negara G20, termasuk top executive dari perusahaan global terkemuka, B20 menjadi representasi suara lebih dari 6,5 juta sektor bisnis. B20 untuk memberikan rekomendasi kebijakan konkret sesuai prioritas setiap Presidensi perlu ditindaklanjuti dengan menitikberatkan fokus meningkatkan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi.
B20 melakukan tugas dan fungsi melalui sejumlah Task Forces dan Action Councils, bertanggungjawab menghasilkan rekomendasi kebijakan berbasis konsensus bersama kepada G20. Setiap gugus tugas setidaknya 100 perwakilan bisnis berasal dari negara-negara G20. Termasuk negara lain terpilih berpartisipasi dalam Forum B20 serta organisasi internasional. B20 Indonesia secara resmi menyampaikan rekomendasi final kepada Presidensi G20 di B20 Summit akan diadakan usai G20 Summit usai dilaksanakan.