Diduga Melanggar Awig-Awig, 28 Warga Banjar Sental Kangin, Nusa Penida Dikenai Sanksi Kanorayang
KLUNGKUNG, FORUMKEADILANBali.com – Diduga melakukn pelanggaran terhadap kesepakatan adat berbuntut panjang, sehingga 28 orang warga Banjar Sental Kangin, Nusa Penida, Klungkung harus menerima sanksi kanorayang (kasepekang) dan diungsikan ke UPTD SKB Klungkung, di desa Tusan, Banjarangkan, Senin (31/3/2025).
Kapolsek Banjarangkan AKP I Ketut Budiarsana, S.H., M.H., mengatakan pihaknya telah mengambil langkah menangani situasi tersebut. ”Setelah melakukan rapat koordinasi terbatas (Rakortas), kami memutuskan menampung sementara warga yang kena sanksi kanorayang di SKB Klungkung, Kecamatan Banjarangkan. Pemerintah Kabupaten Klungkung akan memastikan kebutuhan mereka tercukupi,” kata AKP Budiarsana.
AKP Budiarsana menjelaskan anak-anak yang terdampak tetap akan mengikuti kegiatan pendidikan mereka tanpa hambatan.
Sementara itu, Bupati Klungkung I Made Satria bersama Wakil Bupati Klungkung Tjokorda Gde Surya Putra, melakukan pemantauan terhadap kondisi masyarakat yang dievakuasi dari Banjar Adat Sental Kangin, Desa Ped, Nusa Penida, pasca dikenakan sanksi adat kanorayang.
Bupati Satria menyampaikan komitmennya untuk segera mencari solusi terbaik. ”Kami akan berusaha secepat mungkin menemukan jalan keluar yang adil dan tidak merugikan pihak mana pun,” ujarnya.
Bupati Satria menyerahkan paket bantuan pemerintah kepada perwakilan warga yang terkena sanksi kanorayang. Bantuan ini diharapkan dapat memberikan dukungan kepada warga selama masa penampungan.
Sebanyak 28 orang warga Banjar Sental Kangin yang dikanorayang dievakuasi ke UPTD SKB Klungkung terdiri dari berbagai perwakilan, di antaranya I Ketut Paing, I Putu Suartika, I Ketut Ngedeg, dan lainnya. Pengamanan terus dilaksanakan Personel Polsek Banjarangkan dipimpin Kapolsek I Ketut Budiarsana untuk memastikan keamanan di lokasi pengungsian.
Keamanan dan kelancaran proses evakuasi terus dijaga dengan ketat. Pihak berwenang berupaya menyelesaikan masalah ini dengan pendekatan yang bijaksana sekaligus memastikan hak-hak warga yang terdampak tetap terjaga. (fkb)