Dilantik, Kepala Kanwil Kemenkumham Bali Jabat Anggota MPWN dan MKNW
FORUM Keadilan Bali – Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM RI, Cahyo R. Muzar melantik Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Bali, Romi Yudianto dilantik menjadi Majelis Pengawas Wilayah Notaris (MPWN) periode 2021 – 2024 dan Pergantian Antar Waktu (PAW) Majelis Kehormatan Notaris Wilayah (MKNW) 2022 – 2025 di Ballroom Hotel Grand Hyatt Nusa Dua, Rabu (29/11).
Selain melantik Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Bali Romi Yudianto, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM RI, Cahyo R. Muzar Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM RI, Cahyo R. Muzar juga melantik 15 Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM di seluruh Indonesia, dan 15 Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM dilantik menjadi Majelis Pengawas Wilayah Notaris (MPWN) Periode Tahun 2021 – 2024 dan Pergantian Antar Waktu (PAW) Majelis Kehormatan Notaris Wilayah (MKNW) Periode Tahun 2022 – 2025.
Direktur Jenderal AHU Cahyo R. Muzar menyampaikan pentingnya peran Kemenkumham dalam memastikan Notaris menjalankan profesinya secara berintegritas. Baik Majelis Pengawas maupun Majelis Kehormatan Notaris merupakan jabatan yang sangat penting dalam melaksanakan tugas pengawasan terhadap notaris.
Cahyo mengatakan peran Kemenkumham dalam melakukan pengawasan Notaris merupakan salah satu faktor pendorong Indonesia menjadi anggota FATF. Dengan demikian, capaian positif ini harus dipertahankan demi menjaga nama baik bangsa dan negara.
Menteri Hukum dan HAM Yasona H. Laoli menyampaikan pentingnya peningkatan efektivitas pembinaan dan pengawasan terhadap notaris. Karena dari tahun ke tahun, pengaduan terkait pelanggaran jabatan notaris semakin meningkat, baik pengaduan dari masyarakat maupun dari Aparat Penegak Hukum (Apgakum).
Lebih lanjut Yasona H. Laoli berbicara pengawasan notaris tidak terlepas dari peran Majelis Pengawas Notaris dalam melakukan pengawasan penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) oleh notaris untuk memitigasi risiko Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme (TPPU/TPPT).
Cahyo mengapresiasi setinggi-tingginya atas keberhasilan seluruh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM selama 2 tahun terakhir telah melakukan pengawasan dan sosialisasi PMPJ terhadap notaris, sekaligus menetapkan PMPJ dan BO sebagai target kinerja Ditjen AHU di wilayah. ”Saya ucapkan selamat kepada saudara-saudara yang baru dilantik sebagai Majelis Pengawas Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris. Saya menekankan agar ke depannya, kita terus bersinergi dalam melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris secara profesoinal sehingga tercipta kepastian hukum terhadap masyarakat sebagai pengguna jasa Notaris,” kata Cahyo.
Hadir dalam kesempatan tersebut, pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Direktorat Jenderal Adiministrasi Hukum Umum (Ditjen AHU), Sekretaris Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia, Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM, para Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM yang dilantik.