Dokumen Perubahan KUA-PPAS APBD Badung TA 2022 Ditandatangani Dewan, Bupati Giri Prasta Sebut Sesuai Amanat Regulasi
FORUM Keadilan Bali – Bupati Badung Nyoman Giri Prasta mengikuti penutupan Sidang Paripurna II Masa Persidangan Ketiga DPRD Kabupaten Badung tahun 2022 dengan agenda pengambilan keputusan Dewan terhadap Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Rancangan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2022, di Ruang Sidang Utama Gosana kantor DPRD Badung, Kamis (12/8).
FORUM Keadilan Bali – Bupati Badung Nyoman Giri Prasta mengikuti penutupan Sidang Paripurna II Masa Persidangan Ketiga DPRD Kabupaten Badung tahun 2022 dengan agenda pengambilan keputusan Dewan terhadap Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Rancangan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2022, di Ruang Sidang Utama Gosana kantor DPRD Badung, Kamis (12/8).
Rapat Paripurna dipimpin Ketua DPRD Badung Putu Parwata didampingi Wakil Ketua I, Wayan Suyasa dan Wakil Ketua II, Made Sunarta serta dihadiri seluruh anggota DPRD Kabupaten Badung, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Badung, Sekretaris Daerah I Wayan Adi Arnawa beserta seluruh pejabat di lingkup Pemerintah Kabupaten Badung, pimpinan instansi vertikal di Kabupaten Badung, Direksi Perusahaan Daerah Kabupaten Badung serta para Tenaga Ahli DPRD dan Fraksi DPRD.
Pada kesempatan itu, Bupati Giri Prasta mengatakan, pihaknya bersama pimpinan dan anggota Dewan telah menyepakati perubahan KUA dan perubahan PPAS Kabupaten Badung tahun anggaran 2022 menjadi dokumen definitif serta dituangkan ke dalam nota kesepakatan ditandatangani bersama antara Pemerintah Daerah dengan Pimpinan DPRD. Kesepakatan terhadap perubahan KUA dan perubahan PPAS tersebut merupakan wujud komitmen bersama dan kepatuhan terhadap amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. ”Kita mengikuti sidang pengambilan keputusan antara Pemerintah Daerah dengan Ketua dan Pimpinan DPRD yang sudah diimplementasikan ke dalam nota kesepakatan dan wajib kita amankan bersama,’’ ata Giri Prasta.
Berkenaan dengan perubahan KUA dan PPAS tahun anggaran 2022, ucap Giri Prasta, sudah berjalan dengan baik sesuai amanat regulasi. Begitu juga sebagai abdi negara dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi antara pemerintah dan DPRD sudah terlaksana dengan baik.
Bupati Giri Prasta menmbahkan, seluruh masukan yang telah disampaikan Dewan dijadikan pertimbangan utama dalam menyempurnakan kebijakan pendapatan dan belanja daerah yang tertuang dalam dokumen perubahan KUA-PPAS Kabupaten Badung tahun anggaran 2022, agar lebih efektif dan efisien mewujudkan masyarakat Badung bermartabat, maju, berdaya saing, sejahtera dan mandiri. ”Berdasarkan rancangan perubahan KUA-PPAS tahun anggaran 2022 telah disepakati akan diterbitkan surat edaran kepada seluruh perangkat daerah untuk menyusun RKA SKPD dalam penyusunan rancangan perubahan APBD Kabupaten Badung tahun anggaran 2022,” imbuhnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Badung Putu Parwata mengungkapkan masa persidangan ke II DPRD Badung tahun 2022 bisa diakhiri dengan pembahasan perubahan KUA-PPAS tahun 2022. Semua tahapan berjalan lancar sehingga sudah bisa dilakukan penetapan perubahan KUA-PPAS tahun 2022. Ada penambahan pendapatan Rp6 miliar karena ada dana bagi hasil. ”Kami harapkan keputusan penetapan perubahan KUA-PPAS ini dapat memberikan satu signal positif terhadap rancangan perubahan APBD tahun 2022. Semoga semua program dapat dilakukan dan dilaksanakan dengan baik demi kepentingan masyarakat Badung,” papar Parwata.