Dorong Pelestarian Adat dan Seni Budaya, Pemkot Denpasar Penerimaan BKK Desa Adat Capai 100 Persen
FORUMKEADILANBali.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Denpasar menunjukkan komitmen kuat dalam pelestarian adat, seni, dan budaya melalui peningkatan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) untuk desa adat, banjar adat, dan seka teruna.
Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya dan komitmen Walikota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara bersama Wakil Walikota Denpasar I Kadek Agus Arya Wibawa dalam melaksanakan prinsip Tri Hita Karana mencakup hubungan harmonis antara manusia dengan Tuhan, sesama, dan lingkungan.
Jumlah BKK diberikan kepada masing-masing desa adat tahun 2024 ini akan meningkat menjadi Rp100 juta. Selain itu, banjar adat dan seka teruna ikut menerima peningkatan dana, masing-masing menjadi Rp30 juta dan Rp20 juta. BKK merupakan upaya Pemkot Denpasar melaksanakan tugas pembangunan di Kota Denpasar. ”Mendorong pemberdayaan dan peningkatan partisipasi masyarakat dengan menaikan jumlah nominal pemberiaan BKK pada APBD Induk dan Perubahan 2024 dan pada APBD Induk Tahun 2025,” ujar Sekda Kota Denpasar, Ida Bagus Alit Wiradana saat membacakan sambutan Walikota Denpasar dalam sosialisasi BKK 2024, Senin (2/9) di Gedung Sewaka Dharma, Denpasar.
Sekd alit Wiradana berharap langkah ini dapat memperkuat peran desa adat menjaga tradisi serta mendukung pembangunan Kota Denpasar menuju kota kreatif berbasis budaya. Penggunaan dana tersebut harus sesuai petunjuk teknis ditetapkan Pemkot Denpasar untuk memastikan efektivitas dan transparansi dalam pelaksanaannya. ”Pemkot Denpasar berharap proses penggunaan BKK agar mengacu mekanisme petunjuk teknis pemanfaatan BKK dari Pemkot Denpasar. Sehingga tercipta Kota Kreatif Berbasis Budaya menuju Denpasar Maju, yakni makmur, aman dan jujur,” ujarnya.
Sementara Kadis Kebudayaan Kota Denpasar, Raka Purwantara menjelaskan APBD Induk Tahun 2024, Pemkot Denpasar akan memberikan BKK sebesar Rp50 juta setiap desa adat, banjar adat Rp20 juta, dan seka teruna Rp10 juta. Selain itu, ada tambahan BKK Rp50 juta untuk desa adat dalam perubahan APBD 2024, sehingga total BKK yang diterima setiap desa adat menjadi Rp100 juta.
Purwantara menjelaskan pada APBD Induk 2025, Pemkot Denpasar berencana meningkatkan jumlah BKK hingga 100 persen. Desa adat yang sebelumnya menerima Rp100 juta akan mendapatkan Rp200 juta, banjar adat dari Rp10 juta menjadi Rp30 juta, dan seka teruna dari Rp10 juta menjadi Rp20 juta. ’’Peningkatan BKK ini mendukung pelaksanaan baga parhayangan yakni hubungan dengan Tuhan, baga pawongan hubungan antar sesama, dan baga palemahan hubungan dengan lingkungan dalam pelestarian adat dan budaya,” terangnya. (pas)