Edukasi Cerdas Wayan Koster Soal Tagline One Komando Pusat dan Daerah
FORUMKEADILANBali.com – Calon Gubernur Bali Wayan Koster secara lugas dan terang benderang menjelaskan pertanyaan publik selama suksesi Pilkada serentak pada 27 November 2024 mendatang.
Sebelumnya pertanyaan yang sama berseliweran di platform media social, kemudian ditanggapi dengan berbagai versi. Pertanyaan publik ini kembali ditanyakan dalam forum terbuka saat Koster tampil sebagai pembicara dan acara yang digagas Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Bali di Jimbaran, Jumat (25/10/2024).
Forum mewakili 1,2 juta warga bekerja di sektor pariwisata Bali ini kembali mempersoalkan tagline #one comando# yang digagas salah satu Paslon di Bali. Dalam forum pariwisata itu ada peserta yang bertanya, ”bagaimana jika gubernur tidak sejalur dengan pusat?”.
Mendapat pertanyaan tersebut, Koster langsung menjelaskan secara lugas. Pria asal Sambiran ini mengatakan, siapa pun presiden terpilih maka dia harus menjalankan UU peraturan yang ada. Koster mengatakan, yang paling dikuatirkan warga Bali selama ini jika Gubernur Bali itu berbeda partai dengan presiden dan dikuatirkan akan banyak mengalami hambatan dalam membangun Bali. ”Saya cukup lama duduk di Badan Anggaran DPR RI. Sudah biasa mengalokasikan anggaran APBN ke daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota, bahkan desa dengan undang-undang yang sudah ada. Pengaturan alokasi anggaran dari APBN ke daerah ada normanya, diatur dengan undang-undang, yakni UU Tentang Pemerintah Daerah dan UU Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah,” ujarnya.
Koster minta warga Bali tidak perlu kuatir soal perbedaan partai antara Gubernur Bali dan Presiden Prabowo Subianto. Sebab semua itu ada aturan mainnya yang sudah dijalankan.
Anggota DPR RI tiga periode menjelaskan, ada tiga skema alokasi anggaran dari pusat ke daerah. Pertama, dana lokasi umum (DAU). DAU sudah ada rumusnya, luas wilayahnya berapa, jumlah penduduk dan tingkat kemiskinannya seperti apa. ”Ini rumus yang tidak bisa diintervensi oleh siapa pun. Dia berjalan dengan sistemnya dan pasalnya,” ujarnya.
Koster mengungkapkan dana alokasi khusus (DAK) bertujuan menyelenggarakan berbagai program pembangunan di daerah untuk kepentingan pusat. Program pembangunan ini dilaksanakan di daerah tetapi tujuannya untuk ke pusat. “Kalau pusat punya pekerjaan, misalnya di daerah untuk mencapai tujuan tertentu dengan programnya, maka pusat wajib mengalokasikan anggaran tanpa diminta. Misalnya, infrastruktur pertanian, kesehatan dan pendidikan. Ini amanat UU,” katanya.
Dia menuturkan dana bagi hasil pusat dan daerah itu pun sama. Rumusnya berapa yang masuk dari Bali ke pusat. Menurut undang-undang, sekian persen dia harus dikembalikan dalam bentuk dana bagi hasil.
Koster memastikan tiga sumber keuangan ini tidak perlu diintervensi oleh siapapun. Sebab berjalan sesuai UU atau regulasinya sudah ada. Bahkan presiden tidak bisa intervensi. Selain tiga sumber dana tersebut, masih ada lagi sumber dana dari APBN melalui beberapa kementerian memang ada alokasinya ke daerah. Untuk di Bali, contohnya adalah pembangunan shortcut Mengwi-Singaraja. Programnya itu dialokasikan ke daerah seperti membangun jalan shortcut. Pembebasan lahan dibiayai provinsi dan pembangunan infrastruktur dibiayai pusat. “Menurut saya Kementrian punya prioritas untuk pembangunan daerah. Jadi saya pastikan, presiden, gubernur, bupati, kalaupun tidak satu partai, tidak ada masalah. Sebab bukan itu pendekatannya. Pendekatannya adalah membangun wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, masyarakat seluruh Indonesia, sesuai haknya diatur dengan konstitusi,” ucapnya.
Koster menyampaikan dengan rendah hati dan percaya, jika Presiden Prabowo Subianto adalah orang yang sangat nasionalis, sangat dedicated. Dia akan tetap mencintai Bali. “Kalau saya terpilih menjadi Gubernur dan Pak Giri menjadi Wakil Gubernur, saya akan menghadap Bapak Presiden Prabowo Subianto. Bapak Presiden akan tahu banyak soal Bali. Sebab 45% devisanya Indonesia berasal dari Bali, pusat sangat berkepentingan dengan Bali, masyarakat dunia berkepentingan dengan Bali. Saya yakin tidak perlu dikuatirkan, dan saya punya seni sendiri melakukan itu karena pengalaman di Banggar DPR RI,” paparnya. (FKB)