Ekskutif Sepakat Lakukan Inovasi, Tanggapi Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi
BANGLI, FORUMKEADILANBali.com – DPRD Bangli menggelar Sidang Paripurna dengan agenda jawaban Kepala Daerah terhadap Pemandangan Umum (PU) Fraksi terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2024, di Ruang Rapat DPRD Bangli, Selasa (11/3/2025).
Sidang Paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Bangli Nyoman Budiada dan I Komang Carles dihadiri Pj. Sekda Bangli I Made Ari Pulasari, Sekwan Bangli Nasrudin, Anggota DPRD Bangli dan undangan terkait lainnya.
Pj. Sekda Bangli I Made Ari Pulasari mewakili Bupati Bangli menyampaikan LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Bangli 2024, merupakan hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berupa hasil pelaksanaan kebijakan strategis ditetapkan Kepala Daerah serta tindak lanjut rekomendasi DPRD telah dituangkan dalam rencana kerja pemerintah daerah, dan dalam batas-batas tertentu telah direspon. Selain dituangkan dalam rencana program kerja dan keuangan serta diimplementasikan dengan hasil telah disajikan dalam LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2024.
Terhadap Pemandangan Umum Fraksi Partai Golongan Karya, terkait optimalisasi PAD, pihaknya berencana melakukan penggalian potensi yang ada di daerah, meningkatkan efisiensi pemungutan pajak dan retribusi daerah, serta memperkuat tata kelola keuangan daerah agar lebih transparan dan akuntabel. ”Langkah dan strategi lain telah kami dilakukan dengan melakukan pengawasan rutin ke lapangan melibatkan pihak terkait, melakukan penyusunan regulasi terkait mekanisme pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah lebih sederhana. Sehingga wajib pajak dan wajib retribusi akan lebih mudah melakukan pembayaran. Disamping menerapkan mekanisme pembayaran secara elektronik (non tunai), serta memberikan kebijakan khusus pembebasan denda bagi wajib pajak pada waktu-waktu tertentu,” ujarnya.
Terkait realisasi anggaran belanja tidak terduga, kata ri Pulasari, hanya dapat digunakan dalam keadaan darurat. Sesuai Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan keuangan Daerah disebutkan bahwa belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan pengeluaran keadaan darurat termasuk keperluan mendesak tidak dapat diprediksi sebelumnya. Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta bantuan sosial tidak dapat direncanakan sebelumnya. Merealisasikan belanja tidak terduga tetap harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Menyinggung insfrastruktur, menurut Ari Pulasari, terus-menerus diperhatikan pemeliharaan hasil pembangunan infrastruktur dengan baik sesuai kemampuan keuangan daerah. Setiap tahun telah melakukan pemeliharaan, baik pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, atau peningkatan pembangunan. Dengan menggerakan sumber daya manusia yang ada, serta pelibatan lebih luas unsur masyarakat umum, perintahan desa, TNI-Polri, dan pemanfaat infrastruktur tersebut. “Tata kelola pemerintahan kami sepakat dan melakukan pengembangan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) lebih transparan, efisien, dan akuntabel,’’ ucapnya.
Sementara Pemandangan Umum Fraksi PDI Perjuangan, Pemerintah Kabupaten Bangli sepakat menempatkan pembangunan sektor pertanian menjadi salah primadona dan prioritas. Dari data PDRB Kabupaten Bangli menunjukkan dari sektor primer khususnya sektor pertanian, perikanan dan kehutanan untuk tahun 2024 mencapai 27,23%. Karena itu, ia terus memberikan porsi anggaran cukup sektor pertanian dan perikanan. Pembangun infrastruktur pertanian khususnya jaringan irigasi mendukung program Presiden mewujudkan swasembada pangan akan terus diusahakan sesuai kemampuan keuangan daerah. “Pemkab Bangli sepakat meningkatkan PAD melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber PAD,” imbuhnya.
Pemandangan Umum Fraksi Gabungan Restorasi Raya DPRD Kabupaten Bangli menyepakati hubungan DPRD dengan Pemerintah Daerah harmonis mewujudkan masyarakat Bangli maju dan sejahtera yang berkeadilan. “Penganggaran kami selalu memegang prinsip-prinsip penggaran transparan, akuntabel, efektif, efisisen, berkeadilan dan disiplin,” jelasnya.
Sebelumnya pada Senin (10/3/25) DPRD Bangli telah menggelar Sidang Paripurna dengan agenda penyampian LKPJ Bupati Bangli Tahun Anggaran 2024 dan dilanjutkan pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Bangli dengan berbagai persoalan dan saran disampaikan masing-masing fraksi. Saat itu, pemandangan Umum Fraksi Golongan Karya dibacakan Wayan Sutama. Pemandangan Fraksi PDI-P dibacakan I Dewa Gede Suamba Adnyana dan pemandangan umum Fraksi Gabungan Restorasi Raya dibacakan I Wayan Guna. (sum)