Gubernur Koster Kembali Luncurkan Transportasi Publik Trans Metro Dewata
DENPASAR, FORUMKEADILANBali.com – Bentuk komitmen pemerintah terhadap pembangunan transportasi ramah lingkungan dan berkelanjutan, Gubernur Bali Wayan Koster didampingi Wakil Gubernur Bali Nyoman Giri Prasta, Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra, Bupati/Walikota se-Bali meluncurkan kembali layanan transportasi publik Trans Metro Dewata (TMD) yang sempat terhenti Januari 2025, di Gedung Kertha Sabha, Jayasabha, Denpasar, Jumat (18/4/2025).
Acara tersebut dirangkaikan Penandatanganan Kesepakatan Bersama tentang Bantuan Keuangan Khusus untuk Pembangunan Proyek Strategis Provinsi Bali dan Pembangunan Infrastruktur, Sarana Prasarana Strategis serta Pengembangan Kualitas Objek Pariwisata di Kabupaten Bangli, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Jembrana, Kabupaten Karangasem, Kabupaten Klungkung dan Kabupaten Tabanan, Kesepakatan Bersama tentang Pola Pembangunan Semesta Berencana di Provinsi Bali dan Perjanjian Kerjasama tentang Penyelenggaraan Angkutan Umum Perkotaan Trans Metro Dewata di Kawasan Sarbagita.
Gubernur Koster menyampaikan adanya efisiensi di Kementerian Perhubungan RI maka alokasi dana opersional TMD tidak lagi berasal dari pusat, melainkan dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan skema 30% dari Pemerintah Provinsi Bali dan 70% dari pemerintah kabupaten/kota di wilayah Sarbagita (Denpasar, Badung, Gianyar, Tabanan).
Dalam operasionalnya nanti, kata Gubernur Koster, menggunakan bus 75 unit dan terdapat 6 koridor yaitu K1 (Central Parkir Kuta – Terminal Pesiapan), K2 (Ubung-GOR Ngurah Rai-Bandara), K3 (Ubung-Sanur), K4 (Ubung-Monkey Forest), K5 (Central Parkir Kuta-PNB-Titi Banda) dan K6 (Central Parkir Kuta-Bandara-Central Parkir ITDC Nusa Dua).
Gubernur Koster mengungkapkan pengoperasian kembali TMD bukan mencari keuntungan, melainkan sebagai layanan publik guna memenuhi hak masyarakat Bali atas transportasi yang layak dan mengurangi kemacetan di wilayah metropolitan Denpasar dan Badung.
Dengan beroperasinya kembali TMD, diharapkan masyarakat Bali dapat beralih dari penggunaan kendaraan pribadi ke transportasi publik, sehingga dapat mengurangi kemacetan dan meningkatkan kualitas lingkungan.
Terkait kesepakatan bersama tentang Bantuan Keuangan Khusus dimana, Gubernur Koster menjelaskan, telah menetapkan mekanisme penyaluran Bantuan Keuangan Khusus (BKK) mendukung pembangunan proyek strategis dan infrastruktur di enam kabupaten di Bali, yakni Bangli, Buleleng, Jembrana, Karangasem, Klungkung, dan Tabanan. Langkah ini mendorong pemerataan pembangunan antar wilayah di Bali.
Sebelumnya, Gubernur Koster menyampaikan rapat koordinasi Pemerintah Provinsi Bali bersama Pemerintah Kabupaten Badung, Gianyar, dan Kota Denpasar sepakat mengalokasikan 10% dari realisasi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sektor perhotelan serta makanan dan minuman sebagai dana BKK. Dana ini akan disalurkan kepada enam kabupaten yang disebutkan sebelumnya untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan proyek strategis daerah .
Gubernur Koster menegaskan, BKK ini difokuskan pada program-program strategis mendukung pembangunan berkelanjutan, seperti pengolahan sampah, transportasi publik, dan peningkatan layanan publik lainnya. Langkah ini mencerminkan komitmen Pemerintah Provinsi Bali dalam mendorong kolaborasi antarwilayah untuk pembangunan merata dan berkelanjutan di seluruh Bali.
Hadir dalam kesempatan tersebut, Ketua DPRD Provinsi Bali Dewa Made Mahayadnya, Ketua DPRD Kabupaten/Kota se-Bali, Kepala OPD Provinsi Bali serta undangan terkait lainya.
Dalam peluncuran tersebut, Gubernur, Wakil Gubernur Bali berserta undangan juga menaiki bus TMD dari Jayasabha menuju GOR Ngurah Rai-Denpasar (fkb)