DENPASAR, FORUMKEADILANBali.com – Gubernur Bali, Wayan Koster menyampaikan selamat bertugas kepada Bapak Tri Wibowo Aji, Ak., M.Si., telah dikukuhkan sebagai Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Bali dan mengucapkan terima kasih kepada Kepala BPKP Provinsi Bali sebelumnya, Bapak Heru Tarsila telah memberikan banyak masukan kepada Pemerintah Provinsi Bali di dalam menjalankan tata kelola pemerintahan.
Hal itu disampaikan Gubernur Koster saat mengukuhkan Tri Wibowo Aji, Ak., M.Si sebagai Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Bali, Kamis (Wraspati Paing, Prangbakat), 19 Februari 2026 di Gedung Wiswa Sabha, Kantor Gubernur Bali.
Acara pengukuhan disaksikan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, Setya Nugraha, Kepala Kejaksaan Tinggi Bali, Chatarina Muliana Girsang, Pimpinan DPRD Bali, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Bali, Kepala BPKP Provinsi Bali sebelumnya, Heru Tarsila, perwakilan Bupati/Walikota se-Bali, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Bali hingga Pimpinan Lembaga Perbankan, Perguruan Tinggi dan Rumah Sakit di Bali.
Usai prosesi pengukuhan, Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, Setya Nugraha dalam sambutannya langsung menugaskan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bali terus meningkatkan sinergi dengan instansi terkait demi memajukan Provinsi Bali.
Kehadiran BPKP di Bali, dijelaskannya memiliki 5 fokus utama pengawalan akuntabilitas BPKP, yaitu Penguatan Tata Kelola, Pencegahan Kecurangan, Manajemen Resiko dan Early Warning System, Akuntabilitas dan Efektivitas Pembangunan, serta Peningkatan Kapabilitas APIP. “Kehadiran BPKP sebagai auditor Presiden, jadi dalam tugas utamanya mengawal ketercapaian target-target pembangunan nasional di daerah,” ungkapnya seraya menyatakan dalam peranannya sebagai penegak hukum, BPKP akan melakukan audit investigatif, audit kerugian keuangan negara, dan pemberian keterangan ahli.
Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah ini menyoroti opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) diraih Pemerintah Provinsi Bali dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia. Kata Setya Nugraha, opini WTP yang diraih bukan berarti pengelolaan anggaran yang telah dilakukan sudah efisien, dan bukan jaminan. Karena, Kepala BPKP yang baru di Bali harus mengawal semua pembangunan di Bali, baik itu sektor ketahanan pangan, pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, stunting, UMKM, dan pariwisata. Pariwisata, tantangan yang dialami permasalahan perizinan berusaha seperti akomodasi perhotelan yang beroperasi tanpa izin, kemacetan, dan masih rendahnya optimalisasi Pungutan Wisatawan Asing. ”Menjawab tantangan ini, kita harus perangi bersama, tertibkan akomodasi yang tidak ber-izin. Kalau kita gaskan pungutan ini, kita bisa mencapai target Rp1 triliun dan kita siap berkolaborasi untuk hal ini. Tanpa kolaborasi sulit memajukan Bali. Saya mengajak Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bali harus terus meningkatkan sinergi dengan instansi terkait,” tegasnya.
Sementara itu, Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan di dalam menjalankan pemerintahan, Pemprov Bali sangat membutuhkan kolaborasi dari BPKP, berbagai masukan sangat membantu di dalam menjalankan tata kelola APBD terwujudnya pembangunan di Provinsi Bali.
Terkait tantangan yang dialami pariwisata Bali, Gubernur Koster membenarkan ada masalah kemacetan hingga ada akomodasi perhotelan/villa beroperasi tanpa izin. Bahkan perilaku kurang enak dilakukan oknum wisatawan mancanegara juga dicatat, seperti melanggar aturan lalu lintas dengan tidak pakai helm, sampai membobol ATM.
Penanganan macet, lanjut Koster, Pemprov Bali mulai bekerja keras membangun infrastruktur terkoneksi antar wilayah dengan dukungan APBN. Karena itu, mohon dukungan dari Bapak Deputi agar program ini berjalan dengan lancar.
Koster menyatakan dukungan Pemerintah Pusat mewujudkan infrastruktur berkualitas di Bali sangatlah penting. Apalagi kontribusi Bali sangat besar ke Indonesia yang bersumber dari Devisa Pariwisata mencapai Rp 167 triliun di Tahun 2024, atau 53 persen dari total devisa pariwisata nasional yang nilainya Rp312 triliun.
Dengan angka ini, hasil bahas dengan Menteri Bappenas agar Bali dipikirkan. Astungkara, Menteri Bappenas dan Menteri PUPR memberikan anggaran APBN untuk pembangunan jalan shorcut dan jalan baru di Bali. “Program infrastruktur yang sedang dirancang untuk dijalankan tahun ini oleh pihak ketiga, yakni Subway. Subway ini menghubungkan jalur dari Bandara Internasional Ngurah Rai sampai Central Parkir Kuta, menuju ke Canggu, Badung,” ujar Koster.
Ia mengatakan selain menguatkan pariwisata dengan infrastrukturnya yang berkualitas, pihaknya tengah mendorong transformasi ekonomi Bali dan melaksanakan Haluan Pembangunan 100 Tahun Bali Era Baru 2025-2125.
Terakhir, mengenai opini WTP, Koster sepakat bahwa WTP yang diraih harus berkualitas, bukan administrasi. “Kalau sakit, bilang sakit agar bisa diobati. Jadi prosesnya diperketat saja agar semua berjalan sesuai relnya,” ucapnya. (fkb/pas)