DENPASAR, FORUMKEADILANBali.com – Gubernur Bali, Wayan Koster menjadikan literasi keuangan sebagai salah satu instrumen strategis dalam mewujudkan Haluan Pembangunan Masa Depan Bali 100 Tahun Bali Era Baru menuju SDM Bali Unggul.
Sampai saat ini, kata Koster, Modul Ajar Literasi Keuangan di Provinsi Bali telah menjangkau seluruh kabupaten/kota di Bali, dengan jumlah mencapai 23.198 peserta didik kelas X pada 193 satuan pendidikan SMA dan MA se-Bali. Kemudian secara dampak Modul Ajar Literasi Keuangan tidak cukup dilihat dari jumlah peserta atau banyaknya kegiatan, namun ukuran yang lebih substantif adalah perubahan perilaku, seperti kebiasaan para pelajar untuk menabung mulai tumbuh.
Dalam catatan Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bali, Parjiman yang dilaporkan kehadapan Gubernur Bali bahwa posisi Desember 2025, rekening simpanan pelajar di Bali mencapai 46.567 rekening, di tahun 2026 posisi bulan Mei ada 104.217 rekening simpanan pelajar. “Inilah bukti pendidikan mampu mengubah pengetahuan menjadi tindakan, dan tindakan menjadi budaya. Jadi melalui program ini kami mulai melihat meningkatnya budaya menabung, bertambahnya kepemilikan rekening Simpanan Pelajar, meningkatnya kewaspadaan terhadap investasi ilegal dan pinjaman daring ilegal, serta semakin tingginya kesadaran siswa dalam mengelola keuangan secara bertanggung jawab,” demikian pernyataan lugas disampaikan Gubernur Bali, Wayan Koster dalam Seleksi Financial Literacy Award 2026 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) disampaikan secara virtual kepada 3 penguji, diantaranya Muhammad Edhie Purnawan, M.A., Phd., selaku Lektor Bidang Ekonomi Moneter dan Finansial Universitas Gadjah Mada, Rosy Wediawaty, SE, M.Sc,M.S.E selaku Direktur Ekonomi Syariah dan Badan Usaha Milik Negara Kementerian PPN/Bappenas, dan Andi Muhammad Yusuf, selaku Plt. Direktur Literasi dan Edukasi Keuangan OJK, Selasa (28/7/2026) di Jayasabha, Denpasar.
Lebih lanjut Gubernur Koster dalam paparan Modul Ajar Literasi Keuangan Sebagai Penopang SDM Bali Unggul menegaskan Pemerintah Provinsi Bali meyakini pembangunan daerah pada hakikatnya adalah pembangunan manusia.
Pemerintah Provinsi Bali menempatkan literasi keuangan sebagai bagian dari upaya membangun sumber daya manusia Bali yang unggul atau SDM Bali Unggul sebagai salah satu prioritas program di Pemerintah Provinsi Bali. Atas dasar pemikiran tersebut, Pemerintah Provinsi Bali bersama Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Bali menghadirkan sebuah inovasi berupa Modul Ajar Literasi Keuangan, sebagai investasi jangka panjang dalam membentuk generasi Bali yang cerdas secara finansial, tangguh menghadapi perubahan, serta mampu menjadi pelaku utama pembangunan ekonomi Bali pada masa depan. “Bali merupakan suatu wilayah kecil dengan luas wilayah Bali sekitar 5.590 kilometer persegi dengan penduduk sekitar 4,4 juta jiwa, memiliki 8 Kabupaten dan 1 Kota, 57 Kecamatan, 636 Desa, 80 Kelurahan, dan 1.500 Desa Adat. ”Yang kami banggakan adalah Bali satu-satunya provinsi di Indonesia masih utuh desa adatnya. Namun menjadi daya tarik destinasi wisata dunia, hingga memiliki aktivitas ekonomi yang tinggi, berdampak secara sosial dan budaya,’’ katanya.
Dengan tumbuhnya ekonomi Bali melalui pertumbuhan ekonomi digital telah menghadirkan tantangan baru berupa meningkatnya transaksi keuangan digital, investasi ilegal, pinjaman daring ilegal, hingga berbagai bentuk kejahatan finansial. Sehingga kondisi inilah yang mendorong pihaknya memandang literasi keuangan bukan lagi sebagai pilihan, melainkan sebagai kebutuhan strategis untuk menjaga kualitas sumber daya manusia Bali yang berakar pada nilai-nilai kearifan lokal Sad Kerthi, yaitu enam sumber kesejahteraan dan kebahagiaan kehidupan, dengan meliputi Atma Kerthi, Segara Kerthi, Danu Kerthi, Wana Kerthi, Jana Kerthi, dan Jagat Kerthi.
Dalam kaitannya dengan program ini, kata Gubernur Koster, Jana Kerthi menjadi sangat relevan karena menempatkan manusia sebagai bagian yang harus dimuliakan dan ditingkatkan kualitasnya sebagai pusat pembangunan. Dengan demikian, literasi keuangan merupakan implementasi nyata nilai Jana Kerthi dalam kehidupan masyarakat modern.
Pemerintah Provinsi Bali telah menetapkan Halauan Pembangunan Masa Depan Bali 100 Tahun Bali Era Baru, mulai tahun 2025 – 2125 yang merupakan arah pembangunan lintas generasi untuk menjaga keberlanjutan Bali satu abad ke depan. Orientasinya menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya serta mewujudkan kehidupan masyarakat Bali yang sejahtera dan bahagia, baik secara niskala maupun sakala.
Haluan tersebut dilaksanakan dengan pola Pembangunan Semesta Berencana yaitu pembangunan yang dilakukan secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah, dan terintegrasi. Artinya, pembangunan manusia, ekonomi, pendidikan, kebudayaan, lingkungan, dan teknologi tidak dapat berjalan sendiri-sendiri, namun harus dijalankan secara terintegrasi dan terpadu. Literasi keuangan masuk dalam kerangka tersebut karena kemampuan masyarakat mengelola keuangan akan memengaruhi ketahanan keluarga, produktivitas, kemandirian ekonomi, dan akhirnya kesejahteraan masyarakat Bali secara keseluruhan.
Ia menjekaskan, literasi keuangan menjadi salah satu instrumen strategis mewujudkan visi tersebut, dalam ketahanan ekonomi lebih baik serta mampu menghadapi berbagai dinamika ekonomi global. Program literasi keuangan secara langsung mendukung pembangunan sumber daya manusia melalui pendidikan. Literasi keuangan juga turut memperkuat transformasi ekonomi Kerthi Bali, dengan meningkatkan inklusi keuangan, memperluas akses terhadap layanan jasa keuangan yang sehat, sekaligus memperkuat fondasi ekonomi keluarga Bali. Satu inovasi ini memberikan kontribusi terhadap beberapa prioritas pembangunan sekaligus termasuk pengembangan Bali sebagai pulau digital.
Hal ini sangat penting karena generasi muda sekarang tidak hanya hidup di ruang pendidikan, tetapi juga hidup dalam ekosistem digital. Mereka berhadapan dengan pembayaran digital, perbankan digital, investasi digital, dan berbagai layanan keuangan berbasis teknologi. Karena itu, kualitas pendidikan harus berkembang mengikuti perubahan tersebut. (fkb/pas)