: (Foto : fkb/erik)
Gubernur Koster Rangkul Mahasiswa KKN Unud Bantu Program Entaskan Kemiskinan, Pendidikan dan Infrastruktur
BADUNG, FORUMKEADILANBali.com – Gubernur Bali Wayan Koster minta mahasiswa KKN Universitas Udayana (Unud) terjun ke 214 desa di Bali mencatat setiap keluarga miskin dan jalanan rusak yang ditemui di lokasi KKN. Penemuan mereka nanti bisa menjadi skema program entaskan kemiskinan dan infrastruktur di tahun 2026.
Hal itu disampaikan Gubernur Koster saat memberikan Pembekalan Umum KKN PPM Periode XXXI, KKN Tematik Literasi dan Keuangan Inklusi OJK, KKN Tematik Infrastruktur Pekerjaan Umum (PU) dan KKN Program Udayana Mengabdi (PUM) Unud, di Aula Gedung Widya Sabha, Unud, Jimbaran, Badung, Jumat (13/6/2025).
Koster menitipkan beberapa pekerjaan membantu Pemprov Bali merumuskan kebijakan pengentasan kemiskinan dan infrastruktur di tahun 2026. Beberapa hal tersebut seperti mendata keluarga yang termasuk miskin, dengan tempat tinggal yang tidak layak huni. Menurutnya angka kemiskinan di Bali saat tercatat sebesar 3,8%. “mumpung KKN bantu saya catat keluarga dengan kategori miskin dan sangat miskin, dan tolong foto rumah beserta kamar mandinya,” ujarnya sambil menambahkan pencatatan tersebut harus by name by address.
Orang nomor satu di Bali mengngkapkan tahun 2026 akan dianggarkan bantuan renovasi rumah bagi mereka melalui program rumah layak huni dengan besaran bantuan sekitar Rp30-Rp50 juta per rumah, bahkan akan dibantu pembangunan rumah baru jika dibutuhkan.
Gubernur asal Desa Sembiran, Buleleng ini meminta mahasiswa mendata jika ada anak-anak terancam tidak bisa melanjutkan sekolah karena alasan biaya. Pemprov Bali akan memberikan bantuan pendidikan dari SD-SMU/SMK. Bahkan saat ini sudah diluncurkan program satu keluarga satu sarjana yang diprioritaskan bagi keluarga miskin. “Sudah tidak ada lagi keluarga tidak punya anak sarjana di Bali. Jika ada keluarga anaknya belum sarjana catat dan laporkan,” pintanya.
Koster mengungkapkan jika Pemprov Bali sudah menandatangani MoU dengan Perguruan Tinggi di Bali termasuk Unud untuk membantu pendidikan mereka. Sedangkan Pemprov akan membantu biaya hidup berupa uang kos dan uang makan Rp1,4 juta per bulan. Program ini akan mulai tahun ajaran baru pada 2025 ini, atau sekitar Agustus mendatang dengan target 3.000 mahasiswa.
Sementara dari segi infrastruktur, Koster meminta mahasiswa KKN Unud mencatat jalanan yang rusak di masing-masing desa. “Jalan rusak sampai berlubang fotokan saja, kalau perlu viralkan agar Bupati hingga Gubernur mengetahui,” tegasnya.
Gubernur Koster mengemukakan jika benar terdapat kerusakan-kerusakan tersebut maka akan koordinasi dengan Bupati terkait untuk memperbaiki. Ia meminta mahasiswa mencatat ketersediaan air bersih di masing-masing desa. Kalau ada desa mengalami kekeringan dan kesulitan air, agar dicek sungai terdekatnya, sehingga pemerintah bisa memetakan jangkauan pengaliran air bersih dari sungai terdekat ke desa.
Koster mengakui program KKN mahasiswa Unud ini bisa benar-benar membantu Pemprov Bali dalam memetakan program-program tepat sasaran bagi masyarakat yang membutuhkan di tahun 2026. Mahasiswa gelombang pertama ini diperkirakan selesai pertengahan Agustus 2025, maka laporan diharapkan bisa diterima akhir Agustus. Sehingga Pemprov Bali bisa segera menganggarkan di ABPD Induk 2026.
Selain program tersebut, Koster meminta mahasiswa mencatat potensi pertanian dan pariwisata yang bisa dikembangkan di desa tersebut, sehingga bisa dikembangkan OPD terkait. Ia menitip kepada mahasiswa mensosialisasikan program pelarangan penggunaan sampah plastik sekali pakai dan botol minum di bawah satu liter. Selain mensosialisasikan tentang pengelolaan sampah berbasis sumber.
Sementara Rektor Unud Prof. Ir. I Ketut Sudarsana, S.T., Ph.D, menjelaskan KKN Unud selain menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi, juga merupakan sebuah kontribusi Unud mendukung visi Pemprov Bali tertuang dalam Nangun Sat Kerthi Loka Bali. “Unud berkomitmen kuat untuk berkolaborasi dengan Pemprov Bali sehingga bisa memberikan kontribusi langsung kepada masyarakat,” ungkapnya.
Sudarsana menjelaskan KKN Unud diselenggarakan dua kali yaitu dari Januari-Februari dan Juli-Agustus dengan durasi selama 1,5 bulan. Periode kedua ini akan dilaksanakan dari tanggal 13 Juli – 25 Agustus 2025 diikuti 3.362 mahasiswa dari berbagai jurusan dan disebar di 214 desa di 8 kabupaten di Bali. “Kami antusias menyambut KKN ini, semoga mahasiswa bisa mengimplementasikan ilmu-ilmu mereka, belajar kearifan lokal desa setempat dan bisa memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat dan pemerintah Bali,” ucapnya.
Pada kesempatan itu, hadir Kepala OJK Provinsi Bali Kristrianti Puji Rahayu turut memberikan pembekalan kepada para mahasiswa tentang literasi dan inklusi keuangan. (fkb/pas)