FORUM Keadilan Bali –Memutus rantai panjang pemasaran dan menghindari permainan harga oleh para tengkulak, wajib ada sinergi antara petani, pengusaha dan pemerintah. Hal itu diungkapkan Pengusaha Tani I Dewa Nyoman Budiasa, dalam Focus Group Discussion (FGD) digelar di Mahima Institute, Sabtu (2/7).
Menurutnya, Indonesia harus berkaca pada negara-negara maju dengan ketahanan pangan yang kuat. Reformasi kebijakan juga harus dilakukan untuk mengatasi masalah pertanian secara nasional. Dikatakan, stabilitas negara ditentukan oleh ketahanan pangan yang dimiliki, sehingga dapat bertahan dalam situasi apapun. “Negara-negara maju bukan karena teknologinya bertahan. Tapi bagaimana ketahanan pangannya. Menurut saya harus ada kebijakan pemerintah tentang pertanian yang memihak, melindungi petani dan juga pengusaha pertanian. Landasan hukumnya diperkuat bila perlu ada pola punishement dan reward di dalamnya,” tegasnya.
Ia mengatakan, pemerintah perlu menganggarkan dana lebih untuk sektor pertanian. Sehingga program pembinaan dan pemberdayaan lahan dan SDM petani dapat dilakukan dengan maksimal. Khusus di bidang hilirisasi pertanian, juga wajib ada sinergi tripartit antara petani, pengusaha dan pemerintah. Sinergi ini akan memutus rantai pemasaran dan menghindari permainan harga oleh tengkulak-tengkulak. “Kalau itu diterapkan saya rasa bisa berhasil,” paparnya.
Masalah pemasaran adalah persoalan klasik yang sering dialami petani. Terlebih saat musim penghujan yang berpotensi mengakibatkan gagal panen. Bahkan tengkulak mengambil di petani dengan harga murah. Kemudian sampai di pasaran harga bisa dua kali lipat. ”Petani tidak merasakan itu. Misalnya bawang merah. Di petani harganya Rp 20 ribu sampai Rp 30 ribu. Sedangkan kalau sudah di luar bisa jadi Rp 50 ribu. Petani masih rugi,” ujar Ketua Majelis Subak dan Subak Abian Kabupaten Buleleng, Ketut Astawa.
Sementara Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng, I Made Sumiarta, mengatakan, Pemerintah saat ini sedang menyusun program hilirisasi produk pertanian dengan mendirikan lembaga bersama satu pintu. Lembaga ini dipolakan dapat menyerap seluruh hasil panen petani dan menjadi distributor langsung. Saat ini kelembagaan masih khusus untuk produk pertanian buah-buahan. Nantinya akan dikoordinasikan kembali terkait pemasaran produk tani seperti dengan Bumdes, koperasi tani, maupun lembaga ekonomi lainnya. ”Jadi ini perlu dicarikan solusi. Ini permasalah yang sebagian besar dialami petani di Buleleng,” tegasnya.
