FORUM Keadilan Bali – Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara didapuk menjadi narasumber pada Workshop on Sharing Experiences in Disaster Management at Comunity and Rural/Poor Household Level yang digagas Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI di Teba Majelangu, Desa Budaya Kertalangu Denpasar, Selasa (19/7).
Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Jaya Negara memaparkan Mitigas Bencana dan Penulihan Ekonomi Pasca Bencana.
Hadir dalam kesempatan tersebut, Dirjen Pembangunan Desa dan Perdesaan, Kemendes PDTT, Sugito, Perwakilan dari ASEAN, Delegasi Negara-Negara ASEAN, serta OPD terkait di lingkungan Pemprop Bali dan Pemkot Denpasar.
Dalam paparannya, Wali Kota Jaya Negara menjelaskan, indeks desa membangun Kota Denpasar tahun 2020 dan 2021 berhasil memperoleh peringkat 2 sebagai kabupaten/kota dengan status mandiri. Sementara tahun 2022 berhasil memperoleh peringkat 1 dengan status mandiri.
Lebih lanjut Jaya Negara mengungkapkan, penyiapan desa/kelurahan tangguh bencana di Kota Denpasar saat ini telah terbentuk 8 desa/kelurahan tangguh bencana. Hal tersebut sejalan dengan misi kedua Kota Denpasar, yaitu menjaga stabilitas keamanan dengan terkendalinya kamtibmas, ketahanan pangan dan kesiapsiagaan bencana. Kota Denpasar telah memiliki layanan terintegrasi kegawatdaruratan melalui call center pusat pengendalian operasional penanggulangan bencana dengan saluran telepon 0361-223333 atau 112. ”Kami memiliki pelayanan antar jemput jenazah gratis,” jelasnya
Lebih lanjut Jaya Negara mengungkapkan, mitigasi bencana di Kota Denpasar, selain penyusunan kebijakan serta membangun pos-pos pengamanan dan pos pengawasan. Selain itu, dilakukan pemetaan daerah rawan bencana hingga level desa/kelurahan. Tak hanya itu, mitigasi bencana juga dilaksanakan dengan pemasangan tanda-tanda bahaya/larangan dan jalur evakuasi, Warning Receiver System (WRS) gempa bumi, Early Warning System (EWS) tsunami, serta alat monitor ketinggian air sungai. ”Secara berkala telah dilaksanakan pelatihan kebencanaan dan dibangun gedung tempat evakuasi sementara. Sebagai bentuk kearifan lokal Bali, peringatan kebencanaan juga dapat menggunakan alat tradisional “balai kulkul/kentongan,” digunakan dalam memberikan informasi kepada masyarakat, termasuk informasi kebencanaan,” ujarnya
Jaya Negara menambahkan, pandemi Covid-19 selain memberikan pengaruh pada kesehatan, juga memberikan dampak pada sisi ekonomi di Bali secara umum dan kota Denpasar khususnya sebagian besar bergantung pada sektor pariwisata. Kondisi ini menjadi penyebab penurunan pertumbuhan ekonomi di Kota Denpasar. ”Berbagai strategi pengendalian Covid-19 telah dilaksanakan dengan program Jagabaya, yaitu kolaborasi antara Forkopimda bersama Satgas Pencegahan Covid-19 Kota Denpasar hingga level desa/kelurahan, desa adat, dusun, lingkungan. Meningkatkan vaksinasi di Kota Denpasar pembentukan herd immunity terus kami laksakan,” jelasnya.
Terkait inovasi penanganan kesehatan di masa pandemi, lanjut Jaya Negara, Pemkot Denpasar memiliki aplikasi Denpasar Siaga Covid-19 (Desac), yang merupakan layanan berbasis chatbot whatsapp yang digunakan untuk menghubungkan langsung antara pemerintah dengan warga terkonfirmasi positif. “Pemulihan ekonomi, kami melaksanakan program Pandemic Incubation Program (PIP), yang merupakan program pelatihan, pemberian stimulus dan pendampingan mulai usaha bagi warga yang terdampak pandemi covid 19,” terang Jaya Negara.
Tak hanya skala kota, kata Jaya Negara, kebijakan pemulihan ekonomi pascabencana juga dilaksanakan di desa. Salah satunya penyaluran bantuan langsung tunai dana desa 47 persen dari total dana desa. Kegiatan pengendalian Covid-19 dialokasikan dalam dana desa kurang lebih 10 persen. Mendukung pengelolaan ketahanan pangan termasuk program padat karya tunai desa, dialokasikan sebesar kurang lebih 20 persen. ”Kegiatan pemulihan ekonomi lainnya dilaksanakan adalah dengan pengelolaan desa wisata serta pengelolaan badan usaha milik desa. Sinergi ini dilaksanakan dengan semangat “Vasudhaiva Khutumbakam”, yang memiliki makna manyama braya, memberikan nilai tambah dalam hal proses implementasi program penanganan bencana dan pemulihan ekonomi desa,” papar Jaya Negara.
Sementara Dirjen Pembangunan Desa dan Perdesaan Kemendes PDTT, Sugito menjelaskan, keterlibatan masyarakat sangat diperlukan dalam penanggulangan bencana karena masyarakat dapat menjadi orang pertama terkena dampak. Masyarakat juga menjadi orang yang pertama kali memberikan respons terhadap bencana yang mereka hadapi.
Lebih lanjut dikatakan, perlu menyadari bahwa hidup di wilayah rawan bencana. Kenyataan ini mendorong untuk mempersiapkan diri, keluarga, dan komunitas di sekitar. Kesiapsiagaan diri diharapkan pada akhirnya mampu untuk mengantisipasi ancaman bencana dan meminimalkan korban jiwa, korban luka, maupun kerusakan infrastruktur. Mulai dari dalam diri sendiri, kita dapat membantu keluarga dan komunitas untuk membangun kesiapsiagaan, maupun pada saat menghadapi bencana dan pulih kembali pasca bencana. ”Kesiapsiagaan bencana dengan melibatkan partisipasi masyarakat salah satunya melalui desa siaga bencana. Desa siaga bencana adalah desa yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak bencana yang merugikan jika terkena bencana,” ujarnya.
