
Jelang Pemilu 2024, Ardi Sutedja Minta Pemerintah dan Stakeholder Berkolaborasi Tingkatkan Keamanan Siber
FORUM Keadilan Bali – Ketua Indonesia Cyber Security Forum (ICSF), Ardi Sutedja minta kepada pemerintah dan stakeholder berkolaborasi tingkatkan keamanan siber menjelang hajatan Pemilu 2024.
Ardi Sutedja mengatakan peningkatan teknologi di Indonesia, terutama di bidang komunikasi dan informasi membawa dampak signifikan. We are social mencatatkan 212,9 juta pengguna internet pada Januari 2023 dari total populasi 276,4 juta, ada peningkatan mencolok dalam kasus kejahatan siber. Tahun 2022 terdapat 8.831 kasus kejahatan siber, naik 364% dari tahun sebelumnya hanya mencatat 612 kasus ditangani Polri.
Menghadapi Pemilu 2024, ucap Ardi Sutedja, Kemenkominfo menyampaikan lonjakan besar terlihat dalam jumlah isu hoaks mencapai 101 per Januari hingga Oktober 2023. Sementara tahun sebelumnya hanya ada 10 isu hoaks terkait Pemilu. Selain itu, data dari Lemhanas RI, serangan siber teknis juga meningkat pesat, dengan Indonesia mengalami 2.200 serangan anomali tiap menit pada 2023, jauh meningkat dari 1,2 miliar serangan yang terdeteksi tahun sebelumnya.
Ardi Sutedja menyampaikan terdapat dua jenis serangan siber yang mungkin terjadi pada Pemilu, computer crime dan computer related crime. Computer crime bisa berjenis serangan pada basis data, aplikasi dan infrastruktur jaringan sebagai sasarannya. Sedangkan computer related crime bisa mencakup propaganda negatif, penyebaran hoaks, dan penyebaran pesan kebencian. ”Kolaborasi bersama menerapkan langkah proaktif dalam melindungi sistem pemilihan dari serangan siber merupakan suatu keharusan. Peran aktif dari pemerintah, lembaga terkait, dan sektor swasta membangun pertahanan yang kuat terhadap ancaman ini menjadi esensial,” kata Ardi Sutedja saat ditemui di Jakarta Selatan, Kamis (6/12).
Ketua ICSF ini menambahkan langkah konkret seperti meningkatkan infrastruktur keamanan siber, penggunaan teknologi enkripsi yang kuat terkait segi computer crime. Terkait computer related crime, literasi digital yang masif kepada pemilih disinformasi, ujaran kebencian, dan propaganda juga merupakan bagian integral dari dukungan tersebut. ”Kolaborasi lintas sektor dan pemahaman bahwa keamanan siber tidak hanya tanggung jawab pemerintah. Namun tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat kunci memastikan integritas Pemilu dalam perkembangan teknologi informasi pesat ini,” tandasnya.