JMSI Bali Dorong Kesadaran Publik Dalam Pengelolaan Sampah
FORUMKEADILANBali.com – Pengurus Daerah (Pengda) Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Provinsi Bali menggelar Diskusi Publik bertema ”Bali Bebas Masalah Sampah: Realistis atau Utopis?” di Inna Bali Heritage Hotel, Denpasar, Selasa (25/2/2025).
Diskusi ini digelar bentuk kepedulian JMSI terhadap lingkungan, khususnya dalam menangani permasalahan sampah di Bali. Acara menghadirkan narasumber dari berbagai unsur, antara lain Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Bali I Made Rentin, Wakil Dekan I Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Udayana I Gede Hendrawan, Ketua Yayasan Bumi Kita I Wayan Askara, serta Bidang Hukum JMSI Bali I Putu Wiradana yang bertindak sebagai moderator.
Ketua JMSI Bali, I Nyoman Adi Irawan menegaskan JMSI memiliki komitmen dalam membangun kehidupan demokratis berorientasi pada pembangunan serta berkontribusi dalam mengatasi isu sosial di masyarakat. ”Atas dasar itu diskusi publik ini kami selenggarakan sebagai salah satu perwujudan komitmen kami mendorong penyelesaian problematika sosial, khususnya masalah sampah di Bali,” ujarnya.
Ady berharap diskusi ini dapat menggali persepsi publik terhadap pengelolaan sampah serta menggugah kesadaran masyarakat untuk berperan aktif dalam penanganan sampah. ”Penanganan masalah sampah bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi harus menjadi agenda bagi setiap individu masyarakat Bali,” tegasnya.
Ketua Dewan Pembina JMSI Bali, Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati
Pariwisata Terancam Akibat Sampah
Ketua Dewan Pembina JMSI Bali, Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati yang arab disapa Cok Ace, menyampaikan sampah menjadi momok serius bagi Bali yang menggantungkan pariwisata sebagai ujung tombak pendapatan daerah. ”Ini menjadi persoalan bagi pendapatan kita di Bali,” ujar Wakil Gubernur Bali 2018-2023 dalam sambutannya.
Cok Ace menyoroti pentingnya regulasi mengatur pengelolaan sampah serta perlunya sosialisasi yang masif hingga tingkat hulu. ”Kita harus serius menangani masalah ini. Pengelolaan sampah harus dimulai dari hulu, seperti di rumah tangga dan sekolah. Jika penanganan dari hulu berjalan baik, maka masalah di hilir akan lebih mudah ditangani,” ucap mantan Wakil Gubernur Bali ini.
Sementara itu, Ketua TP PKK Provinsi Bali, Ny. Putri Suastini Koster menekankan pentingnya peran desa dalam mengelola sampah di Pulau Dewata. Secara khusus, ia meminta agar bendesa atau pejabat desa memiliki visi dalam menangani permasalahan sampah. ”Jangan pilih kepala desa yang tidak mampu mengelola sampah di desanya sendiri,” tegas Putri Koster.
Menurutnya, desa memiliki peran strategis dalam menjaga kebersihan lingkungan, sejalan dengan konsep Nangun Sat Kerthi Loka Bali yang menekankan keseimbangan alam dan budaya. Tanpa kepemimpinan desa yang memiliki visi jelas dalam pengelolaan sampah, upaya besar pemerintah menciptakan Bali bersih dan sehat akan sulit terwujud. ”Kalau desa tidak bisa menangani sampahnya sendiri, lantas mau berharap siapa? Pemerintah sudah menyediakan regulasi, bantuan, dan edukasi. Sekarang tinggal bagaimana kepala desa dan bendesa adat mau bergerak atau tidak,” ujar istri Gubernur Bali periode 2025-2030.
Putri Koster menegaskan pengelolaan sampah bukan sekadar urusan pemerintah provinsi atau kabupaten, tetapi harus dimulai dari desa. Ia meminta agar program pengelolaan sampah berbasis sumber dioptimalkan, termasuk pengolahan mandiri di desa sebelum berakhir di tempat pembuangan akhir. ”Kalau pemimpin desa tidak peduli, jangan salahkan kalau desanya kotor dan lingkungan tercemar,” imbuhnya.
Pernyataan Putri Koster ini menjadi tamparan bagi kepala desa dan bendesa adat yang masih mengabaikan isu sampah. Apalagi, adanya regulasi dan program bantuan dari pemerintah, sudah tidak ada alasan bagi desa membiarkan permasalahan sampah terus berlarut-larut.
Masyarakat diingatkan untuk lebih cerdas dalam memilih pemimpin yang benar-benar peduli pada lingkungan, bukan sekadar janji kosong saat kampanye. ”Mulai sekarang, tanyakan ke calon kepala desa, apa rencana mereka dalam mengelola sampah. Kalau tidak bisa jawab, cari yang lain! Jangan pilih kepala desa yang tidak mampu mengelola sampah di desanya sendiri,” pungkas Putri Koster.
Menurutnya, desa memiliki peran strategis dalam menjaga kebersihan lingkungan, sejalan dengan konsep Nangun Sat Kerthi Loka Bali yang menekankan keseimbangan alam dan budaya. Tanpa kepemimpinan desa yang memiliki visi jelas dalam pengelolaan sampah, upaya besar pemerintah menciptakan Bali bersih dan sehat akan sulit terwujud. ”Kalau desa tidak bisa menangani sampahnya sendiri, lantas mau berharap siapa? Pemerintah sudah menyediakan regulasi, bantuan, dan edukasi. Sekarang tinggal bagaimana kepala desa dan bendesa adat mau bergerak atau tidak,” ujar istri Gubernur Bali periode 2025-2030.
Putri Koster menegaskan pengelolaan sampah bukan sekadar urusan pemerintah provinsi atau kabupaten, tetapi harus dimulai dari desa. Ia meminta agar program pengelolaan sampah berbasis sumber dioptimalkan, termasuk pengolahan mandiri di desa sebelum berakhir di tempat pembuangan akhir. ”Kalau pemimpin desa tidak peduli, jangan salahkan kalau desanya kotor dan lingkungan tercemar,” imbuhnya.
Pernyataan Putri Koster ini menjadi tamparan bagi kepala desa dan bendesa adat yang masih mengabaikan isu sampah. Apalagi, adanya regulasi dan program bantuan dari pemerintah, sudah tidak ada alasan bagi desa membiarkan permasalahan sampah terus berlarut-larut.
FOTO BERSAMA – Ketua Dewan Pembina JMSI Bali, Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati foto bersama Ketua TP PKK Provinsi Bali Ny. Putri Suastini Koster, Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Bali I Made Rentin, Ketua JMSI Bali Nyoman Ady Wirawan, Wakil Dekan I Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Udayana I Gede Hendrawan, Ketua Yayasan Bumi Kita I Wayan Askara, serta Bidang Hukum JMSI Bali I Putu Wiradana yang bertindak sebagai moderator usai Diskusi Publik bertema ”Bali Bebas Masalah Sampah: Realistis atau Utopis?” di Inna Bali Heritage Hotel, Denpasar, Selasa (25/2/2025).
Masyarakat diingatkan untuk lebih cerdas dalam memilih pemimpin yang benar-benar peduli pada lingkungan, bukan sekadar janji kosong saat kampanye. ”Mulai sekarang, tanyakan ke calon kepala desa, apa rencana mereka dalam mengelola sampah. Kalau tidak bisa jawab, cari yang lain! Jangan pilih kepala desa yang tidak mampu mengelola sampah di desanya sendiri,” pungkas Putri Koster.
Diskusi ini diharapkan dapat menjadi momentum meningkatkan kesadaran masyarakat dan pemangku kepentingan dalam mencari solusi konkret terhadap masalah sampah di Bali. (fkb)