Kabupaten Badung Raih Opini WTP Delapan Kali Berturut-turut dari Pemerintah RI
FORUM Keadilan Bali – Kementerian Keuangan RI memberikan apresiasi atas terjaganya kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Kabupaten Badung tahun 2021. Apresiasi diberikan Pemerintah Republik Indonesia dalam bentuk plakat dan piagam penghargaan Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) kepada Pemerintah Kabupaten Badung.
Penghargaan ini merupakan penghargaan WTP diraih 8 kali berturut-turut sejak 2014 hingga tahun 2021. Prestasi ini didukung peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia (SDM) pengelola keuangan pemerintah daerah serta komitmen tinggi kepala daerah dan seluruh jajaran. Sehingga akuntabilitas dan transparansi pelaporan keuangan dapat terus dipertahankan.
Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta menerima langsung piagam penghargaan Pemerintah Republik Indonesia Atas Opini WTP LKPD tahun 2021 dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Bali di Ruang Tamu Bupati, Puspem Badung, Senin (17/10).
Kanwil DJPb Provinsi Bali memberikan apresiasi atas kerja keras dan koordinasi yang baik dari Pemkab Badung serta keberhasilan penyaluran perlu dibarengi dengan percepatan penyerapan, sehingga program pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat dapat segera tercapai. Masyarakat Badung dapat segera menikmati manfaatnya. Seiring pemulihan ekonomi dan kembali bergeraknya kegiatan pariwisata, diharapkan mempercepat peningkatan perekonomian Bali.
Bupati Giri Prasta mengatakan, Pemerintah Kabupaten Badung diberikan penghargaan oleh Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani berupa piagam penghargaan Pemerintah Republik Indonesia atas Opini WTP LKPD tahun 2021, sekaligus diberikan penghargaan karena Pemerintah Kabupaten Badung berturut-turut mendapatkan Opini WTP 8 kali sejak 2014 sampai 2021. ”Kami taat dengan asas. Kami melaksanakan sesuai ketentuan berlaku. Kami bersinergi dengan Forkopimda melakukan dengan baik serta meminta pertimbangan dan saran dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) saat entry meeting. Begitu juga dengan Kejaksaan, karena paham dan tahu Kejaksaan merupakan pengacara Tata Usaha Negara, bisa kita minta pertimbangan hukum dan bisa minta mendapatkan bantuan hokum,’’ kata Giri Prasta.
Giri Prasta mengungkapkan, pihaknya terbuka dan transparan serta berjalan dengan baik. Hasilnya saat ini mendapat penghargaan dan ini salah satu penilaian pusat. Menteri Keuangan Sri Mulyani sebagai bendahara ujung tombak bendahara Indonesia memberikan penghargaan kepada Pemkab Badung. ”Ini salah satu progress kinerja dengan baik bukan karena kehebatan serta kemampuan Giri Prasta sendiri. Namun hasil kerja tim, baik Sekda, Inspektorat, Keuangan, dan perangkat daerah lainnya, semua bergerak bersama-sama untuk Badung yang kita cintai,” ujarnya.
Sementara Kakanwil DJPb Bali, Teguh Dwi Nugroho mengatakan tim Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali memberikan apresiasi atas kerja keras dan koordinasi yang baik dari Pemkab Badung. Ia mewakili Kementerian Keuangan menyampaikan piagam penghargaan dan plakat kepada Pemkab Badung atas pencapaian Opini WTP LKPD Tahun 2021 ke-8 berturut-turut. Ini merupakan prestasi membanggakan. Sehingga Pemkab Badung menyusun laporan keuangan sesuai sistem akuntansi pemerintah pusat, mentaati peraturan undang-undang, kecukupan pengungkapan dalam laporan dan melakukan pengendalian internal yang memadai. ”Kami berharap momentum penghargaan ini, apa yang disampaikan Bapak Bupati, tujuan kita semua sama kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat di Kabupaten Badung,” katanya.