BANGLI, FORUMKEADILANBali.com – Pemerintah Kabupaten Bangli secara resmi menggelar Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bangli tahun 2027 dilaksanakan di Ruang Auditorium Gedung BMB Setda Kabupaten Bangli, Senin, (2/2/2026).
Acara dihadiri anggota DPRD, jajaran perangkat daerah, tokoh masyarakat, akademisi, serta organisasi kemasyarakatan guna menjaring aspirasi dan menyelaraskan prioritas pembangunan daerah.
Sambutan Bupati Bangli dibacakan Asisten lll Setda Kabupaten Bangli I Gede Eddy Hartawan menekankan RKPD 2027 merupakan penjabaran tahun kedua dari RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Bangli 2025-2029. Penyusunan rencana ini diarahkan memperkuat sinergi dengan kebijakan nasional, termasuk 8 misi Asta Cita dan 17 program prioritas Presiden RI, serta selaras dengan Haluan Pembangunan Bali Masa Depan, 100 Tahun Bali Era Baru 2025–2125. RKPD 2027 mengusung tema ”Penguatan Pondasi Transformasi Ekonomi Bangli Berbasis Potensi Lokal Dalam Bangli Era Baru’’. ”Kita harus memastikan pembangunan tetap mengedepankan kekayaan sumber daya alam, manusia, dan budaya yang kita miliki,” ujar Eddy Hartawan.
Ia menjelaskan ada lima prioritas pembangunan ditekankan tahun 2027 meliputi perlindungan dan pengembangan adat, agama, tradisi, seni, budaya local. Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, dan ketenagakerjaan, penguatan ekonomi berbasis potensi local. Pemerataan infrastruktur, pelestarian lingkungan, dan mitigasi bencana serta penyelenggaraan pemerintahan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.
Pada forum ini, dipaparkan target indikator makro ekonomi yang ingin dicapai, termasuk upaya penurunan angka kemiskinan ekstrem dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Hal ini sesuai dengan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah selaras dengan visi Provinsi Bali dan nasional. ”Forum ini bukan sekadar formalitas, melainkan wadah bagi kita semua untuk memastikan setiap rupiah APBD tahun 2027 benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat Bangli secara tepat sasaran dan berkelanjutan,’’ katanya.
Melalui diskusi yang interaktif, berbagai masukan dari pemangku kepentingan telah dicatat untuk kemudian diolah menjadi rancangan akhir RKPD lebih komprehensif. Pemerintah Kabupaten Bangli berkomitmen terus mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan perencanaan. (fkb/pas)