: (Foto ; fkb/pas)
Kader PKK Kota Denpasar Siap Dukung Program Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber Padas
DENPASAR, FORUMKEADILANBali.com – Ketua TP PKK Kota Denpasar, Ny. Sagung Antari Jaya Negara bersama kader dan pengurus TP PKK tingkat desa/kelurahan maupun kecamatan siap mendukung program Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber Palemahan Kedas (PSBS Padas) sedang digencarkan Pemerintah Provinsi Bali mewujudkan Bali bersih dan bebas sampah.
Hal ini disampaikannya Ny. Antari Jaya negara saat mendampingi Ketua TP PKK Provinsi Bali yang juga Duta Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber (PSBS) Palemahan Kedas (Padas), Ny. Putri Suastini Koster dalam sosialisasi pengelolaan sampah, di dua lokasi, yakni kantor Kecamatan Denpasar Barat dan kantor Kecamatan Denpasar Utara, Rabu (11/6/2025).
Ny. Antari Jaya Negara mengatakan, program pengelolaan sampah tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah semata, namun membutuhkan keterlibatan semua elemen masyarakat, termasuk di dalamnya unsur TP PKK sebagai mitra pemerintah. Kader dan pengurus TP PKK di tingkat desa/kelurahan hingga dasawisma memiliki peran penting mensosialisasikan program pengelolaan sampah berbasis sumber ini kepada masyarakat. ”Saya harapkan kader TP PKK menjadi contoh dalam pemilahan dan pengelolaan sampah agar Kota Denpasar dan Bali menjadi bersih dan bebas sampah,” katanya.
Sementara itu, sosialisasi diikuti perbekel/lurah dan desa adat, Ketua TP PKK Provinsi Bali yang juga Duta Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber (PSBS) Palemahan Kedas (Padas), Ny. Putri Koster menegaskan pentingnya perubahan pola pengelolaan sampah di Bali. Dia menyoroti minimnya kesadaran masyarakat terhadap isu pengelolaan sampah, meskipun berbagai regulasi telah diterbitkan Pemerintah Provinsi Bali sejak enam tahun terakhir.
Ny. Putri Koster menyampaikan sampah di Bali belum dikelola dengan baik. Hanya dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain bermuara ke tempat pembuangan akhir (TPA). DIa meminta pola angkut sampah dari rumah warga ke TPS3R/TPA dihentikan. ”Mempertahankan pola angkut sampah tidak menyelesaikan masalah. Secara tidak langsung akan membuat warga menjadi manja dan enggan mengolah serta memilah sampah,” tegasnya.
Ny. Putri Koster menekankan pengelolaan sampah harus dilakukan secara kolaboratif antara pemerintah, pihak swasta, dan masyarakat. Berdasarkan Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 09 Tahun 2025 tentang Gerakan Bali Bersih Sampah, ia mendorong semua pihak meningkatkan koordinasi, sinergi, dan komunikasi dalam menyosialisasikan serta mengawal pelaksanaan sistem pengelolaan sampah berbasis sumber. ”Di antara kita semua tidak bisa berdiri sendiri atau mengerjakan pekerjaan secara individual dengan harapan hasil maksimal. Selain usaha dan upaya untuk bergerak, kita semua membutuhkan kolaborasi, komunikasi, sinergi, dan komitmen yang menjadi landasan dan dasar gerakan kita. Jangan sampai kita hanya berada di belakang meja tanpa turun ke lapangan memantau dan mengawal jalannya tata kelola menuju Bali bersih sampah secara nyata,” paparnya. (pas)