
Kanwil Kemekumham Bali Raih Penghargaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Kinerja Terbaik
FORUM Keadilan Bali – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Bali meraih Penghargaan Terbaik III Pelaksana Kinerja Reformasi Birokrasi.
Kementerian Hukum dan HAM tahun 2023 dan Kinerja Terbaik dengan Pagu Sedang. Penghargaan diberikan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna H. Laoly kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali, Romi Yudianto pada kegiatan refleksi akhir tahun Kementerian Hukum dan HAM 2023, Kamis (14/12) di Hotel Borobudur, Jakarta.
Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly mengatakan saat ini merupakan momentum tepat untuk belajar menghargai dan bersyukur. ”Refleksi kali ini menjadi momen tepat kita menghargai pencapaian kita, belajar dari pengalaman yang kita hadapi, dan bersyukur atas semua yang telah kita capai,” kata Yasonna.
Yasonna menekankan arti penting berkumpul merayakan momen refleksi akhir tahun yang merupakan sebuah kesempatan berharga untuk mengevaluasi perjalanan selama setahun terakhir. ”Sudah semestinya kita mendekati setiap pencapaian dengan rasa syukur mendalam, dan menghadapi setiap kegagalan dengan sikap belajar positif,’’ ujarnya.
Raihan penghargaan yang diterima Kakanwil Kemenkumham Bali diperkuat dengan bertambahnya Satuan Kerja Berpredikat WBK di Lingkungan Kanwil Kemenkumham Bali. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia memberikan penghargaan predikat WBK kepada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bangli. Penghargaan tersebut diserahkan kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bangli, Marulye Tua Syam Tendlye Simbolon.
Selain mendapatkan predikat WBK, Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bangli juga mendapatkan penghargaan Pelaksanaan Kinerja Reformasi Birokrasi Terbaik Pertama Tingkat UPT. ”Ini merupakan raihan prestasi luar biasa, total keseluruhan satuan kerja yang memperoleh predikat WBK/WBBM sebanyak 8 satuan kerja,” ungkap Romi.
Kepala Kantor Wilayah mengapresiasi kepada seluruh jajaran yang terus mendukung upaya perbaikan dan pembaharuan di sektor Birokrasi. ”Kami terus berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan dan memberikan kontribusi positif terkhususnya bagi masyarakat Bali,” papar Romi.
Dengan semangat baru di tahun akan datang, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali berharap jajarannya terus berinovasi dan berkolaborasi untuk mencapai kemajuan lebih baik mewujudkan reformasi birokrasi berkelanjutan. Kegiatan refleksi akhir tahun 2023 dirangkaikan penandatanganan perjanjian kinerja tahun 2024, penandatanganan zona integritas, dan deklarasi janji kinerja.
Pada kesempatan yang sama, Pemerintah Provinsi Bali meraih penghargaan ketiga Nilai Indeks Reformasi Hukum Tingkat Provinsi diterima Pj. Gubernur Bali, S.M Mahendra Jaya. Penghargaan ini salah satu capaian luar biasa dalam meningkatkan reformasi hukum di tingkat provinsi.