Kanwil Kemenkumham Bali Gelar Rekonsiliasi Keuangan dan BMN Semester II TA 2023
FORUM Keadilan Bali – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Bali menyelenggarakan kegiatan Rekonsiliasi Data Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) Tingkat Satuan Kerja Semester II Tahun Anggaran 2023, Kamis (11/1) di Ruang Dharmawangsa.
Kegiatan dihadiri Kepala Divisi Administrasi, Mamur Saputra, Kepala Divisi Pemasyarakatan I Putu Murdiana, Kepala Bagian Umum Ida Ayu Susanti, serta operator keuangan di Satuan Kerja Kantor Wilayah Kemenkumham Bali.
Kepala Sub Bagian Keuangan dan BMN, Ni Wayan Armasanthi berharap kegiatan ini dapat tersusun laporan keuangan semester II tahun anggaran 2023 akurat, transparan dan akuntabel sesuai pedoman penyusunan dan penyampaian laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga tahun anggaran 2023. ”Kegiatan ini akan didampingi Biro Keuangan Sekretariat Jenderal, Biro Pengelolaan BMN, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Direktorat Jenderal Imigrasi, dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Denpasar,” ucap Armasanthi.
Mewakili Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Bali, Kepala Divisi Administrasi, Mamur Saputra membacakan sambutan sekaligus membuka kegiatan. Mamur menyampaikan rekonsiliasi data laporan keuangan merupakan langkah penting memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan dan aset pemerintah. ”Rekonsiliasi merupakan kesempatan bagi kita melakukan evaluasi terhadap prosedur pengelolan keuangan dan aset negara telah dilaksanakan selama periode pelaporan keuangan,” katanya.
Mamur memberikan apresiasi kepada seluruh operator dan pihak terlibat dalam proses pengelolaan anggaran hingga penyajian laporan keuangan akuntabel. ”Saya mengapresiasi kepada pihak terkait khususnya pengelola anggaran sehingga Kanwil Kemenkumham Bali berhasil memperoleh penghargaan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Terbaik Kedua Kategori Pagu Sedang di wilayah kerja Kantor Wilayah DJPB Provinsi Bali Periode Semester I tahun 2023 dan penghargaan Berkinerja Terbaik Pertama Kategori Kantor Wilayah Sedang tahun 2023 oleh Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia,” papar Mamur.