Kementerian ESDM RI Setuju BUMDes dan BUPDA Dijadikan Pangkalan Elpiji 3 Kg
FORUMKeadilanbali.com – Pemerintah Provinsi Bali bersama Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementerian ESDM RI, PT Pertamina Patra Niaga dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Bali melaksanakan rapat koordinasi penyediaan dan pendistribusian elpiji tabung 3 kg di Gedung Gajah, Jaya Sabha, Kamis (7/3).
Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi Bali, I Dewa Gede Mahendra Putra menyampaikan Pemerintah Provinsi Bali telah melakukan upaya dalam penyediaan dan pendistribusian LPG 3 kg agar tepat sasaran yaitu dengan melaksanakan monitoring dan evaluasi kepada pangkalan dan pengecer di masing-masing kabupaten/kota di Bali. Disamping itu, Pemerintah Provinsi Bali telah meningkatkan Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG 3 kg menjadi 18 ribu di tingkat pangkalan sesuai dengan Pergub Bali Nomor 63 Tahun 2022 dan Keputusan Gubernur Bali Nomor 866/01-C/Hk/2022.
Mahendra Putra menyampaikan bahwa kendala di lapangan sering ditemukan harga di tingkat pengecer lebih dari Rp20.000, dan bahkan mencapai Rp25.000. Di lapangan masih banyak pengguna elpiji 3 kg tidak sesuai peruntukan atau tidak tepat sasaran. Seharusnya elpiji 3 kg hanya diperuntukan kebutuhan memasak bagi rumah tangga sasaran, usaha mikro, nelayan sasaran dan petani sasaran.
Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM Provinsi Bali, Ida Bagus Setiawan menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Bali telah mengusulkan kepada Menteri ESDM dan Dirut Pertamina agar Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) atau Baga Utsaha Padruwen Desa Adat (BUPDA) dapat dijadikan pangkalan atau sub pangkalan LPG 3 kg. ”Penggunaannya bisa tepat sasaran,” jelasnya.
Dia mengatakan, pihaknya mengusulkan elpiji 3 kg menjadi harga pasar (bukan subsidi barang), tetapi subsidi diberikan langsung kepada KK atau rumah tangga sasaran sehingga memperkecil peluang terjadi disparitas harga hingga tindakan pengoplosan.
Setiawan mengungkapkan Pemerintah Provinsi Bali telah menyampaikan usulan kepada Dirjen Migas terkait penambahan kuota elpiji 3 kg untuk mengantisipasi kelangkaan yang terjadi terutama menjelang hari raya atau hari besar keagamaan dengan mempertimbangkan kebutuhan elpiji 3 kg berdasarkan permintaan dan usulan dari Pemerintah kabupaten/kota di Bali.
Sementara itu, Dirjen Minyak dan Gas Bumi, Tutuka Ariadji menyampaikan secara nasional kuota penyaluran elpiji 3 kg ditetapkan tahun 2024 lebih rendah dari realisasi tahun 2023 sebesar 8,03 metrik ton. Sedangkan realisasi tahun 2023 mencapai 8,05 metrik ton. Ia meminta agar subsidi elpiji 3 kg harus tepat sasaran sebagaimana diamanatkan pada Nota Keuangan 2023 dan 2024.
Dia menegaskan usulan Badan Usaha Milik Desa atau Baga Utsaha Padruwen Desa Adat dijadikan pangkalan atau sub pangkalan elpiji 3 kg disetujui tentunya dengan pemenuhan syarat-syarat teknis dan diarahkan untuk koordinasi langsung dengan PT Pertamina Patra Niaga.
Berdasarkan hasil evaluasi penyaluran elpiji tabung 3 kg di 411 kabupaten/kota periode Januari 2024, Tutuka Ariadji menyampaikan bahwa sebanyak 4 kabupaten/kota di Bali masuk ke dalam top 20 over kuota penyaluran elpiji tabung 3 kg yaitu Kabupaten Bangli, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Gianyar dan Kota Denpasar. (nom)