FORUM Keadilan Bali – Program Reforma Agraria terus berlanjut di Desa Sumberklampok, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng. Kali ini, Pemprov Bali bersinergi dengan Kepala Staf Presiden (KSP), Jenderal TNI (Purn) Moeldoko bersama Menteri Pertanian RI, Menteri Koperasi dan UKM RI, dan Wakil Menteri ATR/BPN menyerahkan 21 Program Pemberdayaan Hasil Integrasi Lintas Kementerian untuk Reforma Agraria di Desa Sumberklampok yang dihadiri langsung oleh Moeldoko bersama Menteri Pertanian RI, Menteri Koperasi dan UKM RI, Wakil Menteri ATR/BPN dan Wakil Gubernur Bali, Tjok. Oka Artha Ardhana Sukawati yang didampingi Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra pada, Selasa (21/6) di Balai Desa Sumberklampok, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng.
Tjok. Oka Artha Ardhana Sukawati mengucapkan rasa syukur atas ditetapkannya Desa Sumberklampok sebagai desa percontohan sekaligus sebagai penerima bantuan pemberdayaan hasil integrasi lintas Kementerian untuk Reforma Agraria.
“Tahap pertama reforma agraria di Desa Sumberklampok telah berhasil menyelesaikan redistribusi aset yakni pemberian hak atas tanah dan sekaligus pembagian sertifikat tanah kepada warga masyarakat Desa Sumberklampok secara gratis yang menjadi subyek reforma agraria yakni sejumlah 1.613 sertifikat hak milik untuk 912 KK,” ujar Cok Ace dalam keterangannya di Denpasar, Selasa (21/6).
Ia meminta masyarakat dan Perbekel Desa Sumberklampok agar dapat menjaga, mengelola dan merawat reforma agraria ini dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan kesejahteraan hidup dan perekonomian masyarakat setempat, karena Desa Sumberklampok terpilih sebagai Desa Percontohan Program Pemberdayaan untuk reforma agraria, dan telah ditentukan sejumlah langkah percepatan pelaksanaan program pemberdayaan dengan 21 program yang dilakukan secara terpadu dengan melibatkan lintas Kementerian.
Adapun 21 program tersebut meliputi 11 program kegiatan di bawah kendali KKP adalah 4 kegiatan dari Kementerian Koperasi UKM, 5 kegiatan Kementerian Pertanian, 1 kegiatan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, hingga pemetaan sosial oleh Kementerian ATR/ BPN dengan wujud dari pelaksanaan program berupa pelatihan, pendampingan, dan bantuan. Beberapa diantaranya juga ada 100 ekor sapi Bali, pembangunan sarana & prasarana perikanan, dan pelatihan digital marketing bagi pelaku usaha mikro.
Sementara Kepala Staf Presiden, Jenderal TNI (Purn) Moeldoko mengatakan, Desa Sumberklampok mendapatkan prioritas untuk ditentukan langkah-langkah percepatan pelaksanaan program pemberdayaan di Desa Sumberklampok. Hasilnya disepakati 21 program yang dilakukan secara terpadu dengan melibatkan lintas Kementerian.
“Pemerintah tidak hanya menyerahkan sertifikat tanah saja, namun dapat juga disalurkan bantuan-bantuan berupa modal, bibit, pupuk, pelatihan agar tanah yang digarap oleh penerima manfaat reforma agraria dapat lebih produktif dan memberikan hasil untuk membantu memberikan hasil bagi kehidupan masyarakat setempat. Jadi setelah dipetakan, program pemberdayaan reforma agraria ini dan semua yang sudah sesuai dengan yang dibutuhkan oleh warga itu dana bantuannya mencapai sebesar Rp 10 Milyar Rupiah,” tegasnya.
Dukungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Reforma Agraria di Lokasi Prioritas Desa Sumberklampok dan Program Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Buleleng telah hadir sebanyak 16 kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp4,63 miliar yaitu untuk Pemberdayaan Masyarakat Desa Sumberklampok sebanyak 8 kegiatan dengan anggaran sebesar Rp371,36 juta. Kementerian Kelautan dan Perikanan juga memberikan kegiatan sebanyak 8 kegiatan dengan anggaran sebesar Rp4,25 miliar.
