Mendagri Tito Karnavian dan Menteri PKP Kunjungi MPP Kabupaten Badung
FORUMKEADILANBali.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengunjungi Mall Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Badung termasuk Transformasi Layanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) guna mendukung pembangunan 3 juta rumah di Kabupaten Badung, Kamis (23/1/2025).
Kedua Menteri dari Kabinet Merah Putih tersebut diterima Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa didampingi Pj. Sekda Badung Ida Bagus Surya Suamba, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Made Agus Aryawan dan Kepala OPD di lingkup Pemkab Badung. Turut hadir Pj. Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya, Forkopimda Bali, Forkopimda Badung dan undangan lainnya.
Mendagri Tito Karnavian mengatakan, dirinya pernah mengunjungi MPP Kabupaten Badung. Mall Pelayanan Publik di Kabupaten Badung ini salah satu Mall pelayanan terbaik di Indonesia. Bahkan disebutkan Mall Pelayanan Publik Kabupaten Badung pantas dijadikan percontohan seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia. ”Silahkan nanti datang berkunjung ke Mall Pelayanan Publik di Kabupaten Badung. Kedepan saya berharap Pemerintah Kabupaten Badung mempertahankan sukses ini dan tingkatkan serta sesuaikan dengan perkembangan teknologi,” ujarnya.
Sementara Wakil Bupati Ketut Suiasa menyampaikan atas nama pemerintah dan masyarakat Kabupaten Badung merasa senang, bangga dan bahagia karena Pemkab Badung telah mendapatkan langsung arahan dan binaan serta petunjuk-petunjuk dalam rangkaian untuk selalu memperkuat komitmen melaksanakan pelayanan publik yang baik atau pelayanan prima.
Suiasa menympaikan adanya kebijakan baru dari Bapak Presiden Prabowo dari visi misinya terkait dengan transformasi layanan PBG khususnya terhadap masyarakat berpenghasilan rendah. ”Kehadiran Bapak Mendagri dan Menteri PKP memastikan kesiapan daerah-daerah khususnya kita di Kabupaten Badung melaksanakan transformasi layanan itu,” jelasnya.
Lebih lanjut Suasa mengemukakan secara prinsip Pemerintah Kabupaten Badung siap dan mendukung karena program ini merupakan program revolusioner dan fundamental berpihak pada masyarakat memberikan keringanan dalam hal percepatan menerima layanan dalam mengurus PBG serta tidak dikenakan biaya. ”Kita mencoba membuktikan dan mensimulasikan penerapannya itu dari awal sampai akhir,’’ paparnya.
Suiaa mengaku pelayanan yang dibeikan kepada masyarakat sudah bisa mencapai target yang baik mengurus kepentingan PBG hanya membutuhkan waktu 17 menit, 28 detik. ”Ini proses tercepat keseluruhan dari hulu sampai hilir sehingga masyarakat tidak perlu datang dua kali mengurus pelayanan, dan terpenting persyaratan yang dibawa lengkap,’’ paparnya. (pas)