Mendes PDTT Yandri Susanto Kunjungi Desa Bongkasa Pertiwi
FORUMKEADILANBali.com – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia (Mendes PDTT RI), H. Yandri Susanto beserta jajaran disambut Wakil Bupati I Ketut Suiasa saat kunjungan kerja sekalgus sosialisasi penguatan program prioritas Pemerintah Pusat terkait ketahanan pangan dan pengembangan potensi desa di Desa Bongkasa Pertiwi, Kecamatan Abiansemal, Sabtu (11/1/2025).
Kunjungan Mendes PDTT Yandri Susanto menjadi momen penting mendorong kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan swasembada pangan melalui pemberdayaan desa.
Bupati Badung dalam sambutannya yang dibacakan Wabup Ketut Suiasa menyampaikan komitmen Pemkab Badung dalam mendukung visi nasional Presiden RI, Prabowo Subianto membangun Indonesia dari desa. Kegiatan ini menjadi ajang apresiasi terhadap berbagai pencapaian Desa Bongkasa Pertiwi yang telah menunjukkan kontribusi signifikan dalam pengembangan potensi lokal dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Wabup Suiasa mengatakan pentingnya ketahanan pangan salah satu pilar utama pembangunan nasional. Kabupaten Badung dikenal sebagai daerah dengan sektor pariwisata dominan, menghadapi tantangan keterbatasan lahan produktif akibat alih fungsi lahan. Namun, hal ini tidak menyurutkan upaya pemerintah daerah mengembangkan berbagai inovasi demi menciptakan kemandirian pangan.
Wabup Suiasa mengungkapkan walaupun Badung memiliki karakteristik sebagai daerah konsumtif berbasis pariwisata terus berupaya mengintegrasikan ketahanan pangan, ketahanan energi, dan hilirisasi berbasis lokal setiap kebijakan pembangunan. Tantangan seperti distribusi hasil pertanian, khususnya padi dan beras, yang diproses di luar Bali hingga memicu kenaikan harga, menjadi perhatian utama. ”Kami membutuhkan sinergi dengan pemerintah pusat untuk mengatasi hambatan ini,” jelasnya.
Sebagai langkah konkret, kata Wabup Suasa, Pemkab Badung memanfaatkan Perusahaan Daerah menjaga kestabilan harga pangan serta meningkatkan kesejahteraan petani melalui kebijakan pembelian hasil panen dengan harga layak. Kebijakan ini juga diintegrasikan dengan upaya pengendalian inflasi daerah yang dikelola melalui koordinasi intensif. ”Kami mengapresiasi dukungan pemerintah pusat melalui alokasi dana desa mencapai Rp438 miliar lebih sejak 2015 hingga 2024, termasuk alokasi Rp46 miliar lebih pada 2024,’’ ungkapnya.
Dia menjelaskan dana tersebut sangat membantu pelaksanaan pembangunan desa, terutama dengan adanya alokasi tambahan untuk desa-desa berprestasi. Selain diarahkan mendukung ketahanan pangan, pembangunan lumbung desa, serta pengembangan potensi lokal. ”Pengelolaan dana ini diawasi secara ketat bersama Kejaksaan Negeri guna memastikan transparansi dan akuntabilitas,” paparnya.
Wabup Suiasa menuturkan Pemkab Badung mendukung visi nasional terkait hilirisasi sebagai strategi pembangunan berkelanjutan. Kawasan Badung Utara, dengan basis agraria dan lingkungan yang asri, menjadi fokus pengembangan sektor pertanian yang berbasis ekologi. Menjaga kelestarian lingkungan, Pemkab menerapkan kebijakan tegas dengan melarang pembangunan infrastruktur berskala besar seperti hotel atau industri berat di kawasan tersebut. ”Dalam konteks pariwisata, kami mengembangkan 18 desa wisata dari total 46 desa di Badung. Seleksi didasarkan pada indikator kualitas dan keberlanjutan, dengan mengedepankan konsep quality tourism dan sustainable tourism,” ujarnya.
Sementara itu, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, H. Yandri Susanto mengapresiasi keberhasilan Kabupaten Badung mengelola dana desa secara profesional dan transparan.
Yandri Susanto menyoroti pentingnya pembangunan desa berbasis komunitas untuk menciptakan desa yang produktif, mandiri, dan mampu mencegah urbanisasi. ’’Pengelolaan dana desa yang akuntabel, seperti yang dilakukan Kabupaten Badung, patut menjadi model nasional. Dengan pengawasan yang melibatkan kejaksaan, kami yakin bahwa dana desa benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat,” ucapnya.
Ia mendorong pengembangan konsep “Desa Tematik” memanfaatkan potensi lokal seperti desa cabai, desa padi, atau desa ikan. Menurutnya, pengelolaan desa berbasis tematik yang dikelola melalui BUMDes dapat menjadi kunci keberlanjutan ekonomi desa sekaligus mendukung target nasional swasembada pangan pada 2025. ”Harapan saya agar kolaborasi terjalin dapat membawa manfaat nyata bagi masyarakat. Dengan semangat kebersamaan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Kabupaten Badung optimis dapat mewujudkan desa-desa yang mandiri, inovatif, dan berdaya saing, sehingga memberikan kontribusi signifikan bagi pembangunan nasional, saya akan menjadikan Desa Bongkasa Pertiwi ini menjadi model percontohan ke seluruh desa di Indonesia,’’ tandasnya. (pas)