: (Foto : fkb/humas)
Musrenbang RPJMD Provinsi 2025–2029 Jadikan Sumbu Pembangunan Bali Lima Tahun ke Depan
DENPASAR, FORUMKEADILANBali.com – Pemerintah Provinsi Bali secara resmi menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bali 2025–2029 menjadi tonggak penting dalam merumuskan arah pembangunan Bali lima tahun ke depan.
Musrenbang ini diselenggarakan sebagai wujud komitmen Pemprov Bali melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam proses perencanaan pembangunan daerah, dengan mengedepankan prinsip transparansi, partisipatif, dan akuntabilitas. Kegiatan ini juga menjadi forum strategis untuk menyelaraskan visi-misi kepala daerah terpilih dengan kebutuhan riil masyarakat serta prioritas pembangunan nasional.
Hal tersebut terungkap dalam sambutan Gubernur Bali Wayan Koster dibacakan Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Provinsi Bali 2025–2029, di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Selasa (27/5/2025).
Gubernur Bali menegaskan RPJMD 2025–2029 akan menjadi peta jalan pembangunan berorientasi pada keberlanjutan, kearifan lokal, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat Bali. RPJMD tersebut akan sesuai dengan visi Gubernur dan Wakil Gubernur, yaitu ”Nangun Sat Kerthi Loka Bali” melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana dalam Bali Era Baru.
Koster menjelaskan visi tersebut diwujudkan dengan 22 misi yang dijabarkan ke dalam 6 bidang prioritas, yaitu adat, agama, tradisi, seni, budaya, dan kearifan lokal; kesehatan, pendidikan, jaminan sosial, dan ketenagakerjaan; ekonomi Kerthi Bali; pertanian, kelautan dan perikanan, perindustrian, perdagangan; UMKM, koperasi, ekonomi kreatif, digital, serta pariwisata; infrastruktur darat, laut, udara, dan transportasi; lingkungan, kehutanan, energi; Bali pulau digital dan keamanan Bali.
Lebih lanjut Gubernur Koster mengemukakan capaian indikator makro pembangunan Bali selama ini secara umum berada di atas rata-rata nasional. Hal ini menunjukkan pelaksanaan pembangunan daerah Bali sudah on the track. Namun dinilai masih belum optimal karena masih banyak yang perlu dibenahi.
Gubernur Koster menerangkan pertumbuhan ekonomi Bali tahun 2024 tercatat sebesar 5,48 persen, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,03 persen. Persentase penduduk miskin di Bali tahun 2024 tercatat sebesar 3,80 persen atau turun 0,45 persen dibandingkan tahun 2023. Tingkat Pengangguran terbuka tahun 2024 tercatat 1,79 persen, menurun dibandingkan tahun 2023 sebesar 2,69 persen. Indeks Gini Provinsi Bali tahun 2024 sebesar 0,348, menurun atau lebih baik dibandingkan tahun 2023 sebesar 0,362 masih termasuk dalam kategori ketimpangan sedang. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bali pada tahun 2024 tercatat sebesar 78,63, meningkat 1,53 poin dibandingkan capaian tahun 2023.
Menurut Gubernur Koster, semua capaian tersebut harus terus ditingkatkan, salah satunya dimulai dengan penyusunan rencana pembangunan lebih akurat, dengan menerapkan pendekatan teknokratik, partisipatif, top-down dan bottom-up, serta pendekatan politik secara menyeluruh.
Dia minta kepada bupati/walikota se-Bali, bahwa RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali 2025–2029 ini harus dijadikan pijakan dalam menyusun RPJMD Semesta Berencana di seluruh kabupaten/kota. Sehingga pembangunan Bali benar-benar diimplementasikan dalam satu kesatuan wilayah: Satu Pulau, Satu Pola, dan Satu Tata Kelola, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali dan Perda Nomor 4 Tahun 2023 tentang Haluan Pembangunan Bali Masa Depan, 100 Tahun Bali Era Baru 2025–2125.
Musrenbang dihadiri jajaran Forkopimda, DPRD Provinsi Bali, perwakilan pemerintah kabupaten/kota se-Bali, akademisi, tokoh adat, organisasi masyarakat sipil, serta pihak swasta. Peserta memberikan masukan terhadap rancangan awal RPJMD yang disusun berdasarkan hasil evaluasi pembangunan periode sebelumnya, isu strategis daerah, serta capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). (fkb/pas)