OJK Dorong Sinergi Program Kerja TPAKD dan PUJK Tingkatkan Inklusi Keuangan
FORUM Keadilan Bali –Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bali melaksanakan high level meeting dengan pimpinan pelaku usaha jasa keuangan (PUJK). Pertemuan ini untuk membahas penetapan target program kerja Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) disesuaikan dengan rencana program kerja dan target PUJK.
Rencanap rogram kerja dan target antara lain penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), pembiayaan Ultra Mikro (UMi), pembukaan rekening Simpanan Pelajar, kegiatan Bank Goes to School hingga pelaksanaan pelatihan UMKM.
Pelaksanaan high level meeting ini sejalan dengan peran strategis OJK mendorong PUJK menyalurkan kredit dan pembiayaan dari PUJK kesektor-sektor produktif utama di daerah. ”Dari sisiliterasi, OJK berkomitmen meningkatkan pemahaman masyarakat tentang produk dan layanan jasa keuangan. Dengan memahami produk dan layanan jasa keuangan yang diakses, masyarakat berpotensi memaksimalkan manfaat dari produk dan layanan dimaksud,” kata Kristrianti Puji Rahayu, Kepala OJK Provinsi Bali dalam sambutannya, Selasa (20/2).
Kristiani Puji Rahayu menjelaskan pilar pertama perlindungan konsumen adalah edukasi memadai sehingga kegiatan sosialisasi harus massif dilakukan. Selain itu, OJK mendorong akses keuangan merata di seluruh wilayah Provinsi Bali. ”Akses keuangan merata seluruh masyarakat disinergikan dengan penyaluran kredit dan pembiayaan di sektor-sektor prioritas diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Kristrianti Puji Rahayu menyampaikan mensinergikan program yang akan dilaksanakan akan membantu PUJK memperkenalkan produk dan layanan jasakeuangan sesuai kebutuhan dan profil risiko masyarakat. Sehingga seluruh masyarakat dapat terfasilitasi kebutuhannya akan akses keuangan no one left behind. Apresiasi juga diberikan nkepada seluruh PUJK di Provinsi Bali yang telah mendukung pencapaian program kerja TPAKD.
Dia mengungkapkan OJK telah menetapkan sasaran prioritas literasi dan inklusi keuangan tahun 2024. Sasaran prioritas literasi antara lain masyarakat di daerah 3T, petani/nelayan, pelajar/santri, dan penyandang disabilitas. Sedangkan sasaran prioritas inklusi keuangan, yakni pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), perempuan, masyarakat pedesaan, pelajar dan penyandang disabilitas.
Dari sasaran prioritas tersebut, lanjut Kristrianti Puji Rahayu dan disesuaikandengan program unggulan daerah, OJK bersama pemerintah Provinsi Bali telah menetapkan program kerjatahun 2024 yaitu Kredit/Pembiayaan Sektor Prioritas (K/PSP) pertanian dan peternakan sesuai komoditas unggulan masing-masing daerah. Melalui K/PSP harapannya dapat menjadi program value chain financing untuk sector pertanian berbasis ekosistem serta mengurangi disparitas penyaluran kredit dan pembiayaan pada sector tertentu sehingga dapat meningkatkan penyaluran kredit/pembiayaan pada sector pertanian untuk mendukung komoditas unggulan daerah. Selain itu, terdapat program Satu Rekening Satu Pelajar dan Satu Sekolah Satu Agen Laku Pandai (Kejarku Pandai), serta Akademi UMKM Bali Nadi Jayanti dikhususkan pengembangan start up UMKM milik prempuan dan penyandang disabilitas.
Kristrianti Puji Rahayu menjelaskan, TPAKD dapat menambahkan program unggulan dari masing-masing daerah seperti Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR) dari TPAKD Provinsi Bali melalui BPD Bali, KURDA Gianyar Aman Sejahtera TPAKD Kabupaten Gianyar menyasar keluarga pra sejahtera di Kabupaten Gianyar dan program pembiayaan calon Pekerja Migran Indonesia oleh TPAKD Kabupaten Bangli.
Ditambahkan ada Program Sidi Kumbara (Subsidi Kredit Usaha Mikro Badung Sejahtera) untuk mendukung permodalan UMKM perintisdari TPAKD Kabupaten Badung, program Si Darling (Sistem Sadar dan Peduli Lingkungan) mengkonversi penjualan sampah menjadi tabungan dari TPAKD Kota Denpasar, dan program Generic Model Ekosistem Keuangan Inklusif (GM EKI) dilaksanakan di Desa Bengkala. Pada tahun 2024 direncanakan akan dilaksanakan juga program GM EKI di wilayah Nusa Penida. ”Sinergi program yang dilakukan diharapkan dapat meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat di Provinsi Bali. Peningkatan literasi dan inklusi keuangan masyarakat akan mendorong perekonomian masyarakat,’’ paparnya.