Pemerataan Pembangunan Melalui BKK, Gubernur Koster Teken PKS Strategis dengan Bupati Badung dan Gianyar

Pemerataan Pembangunan Melalui BKK, Gubernur Koster Teken PKS Strategis dengan Bupati Badung dan Gianyar
TANDATANGANI PKS - Gubernur Bali, Wayan Koster menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) strategis dengan Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa, Bupati Gianyar I Made Agus Mahayastra dan Wakil Walikota Denpasar Kadek Agus Arya Wibawa di Jayasabha, Denpasar, Jumat (18/7/2025).
📷: (Foto : fkb/pas)

Pemerataan Pembangunan Melalui BKK, Gubernur Koster Teken PKS Strategis dengan Bupati Badung dan Gianyar

DENPASAR, FORUMKEADILANBali.com – Gubernur Bali, Wayan Koster menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) strategis dengan Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa dan Bupati Gianyar I Made Agus Mahayastra di Jayasabha, Denpasar, Jumat (18/7/2025).

Kesepakatan ini menjadi langkah konkret untuk mewujudkan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Bali melalui skema Bantuan Keuangan Khusus (BKK).

Perjanjian ini untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana strategis di enam kabupaten di Bali selama ini belum menikmati keseimbangan fiskal, yaitu Kabupaten Bangli, Buleleng, Jembrana, Karangasem, Klungkung, dan Tabanan.

PKS ini menekankan pentingnya pemerataan pembangunan sebagai bagian dari implementasi visi “Nangun Sat Kerthi Loka Bali” melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana.

Saat ini terdapat ketimpangan mencolok dalam pendapatan daerah, terutama dari sektor Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), di mana Kabupaten Badung, Gianyar, dan Kota Denpasar menjadi penerima utama karena tingginya aktivitas usaha pariwisata.

Padahal Bali satu kesatuan destinasi wisata dan dikunjungi itu Bali secara keseluruhan, tapi yang menerima dampak ekonomi terbesar hanya tiga kabupaten/kota.

Melalui kerjasama ini, Pemerintah Provinsi Bali bersama Kabupaten Badung, Gianyar, dan Denpasar berkomitmen menyalurkan BKK guna mendukung proyek strategis dan pengembangan objek wisata di enam kabupaten lainnya. Dana yang disalurkan berasal dari pendapatan PBJT sektor hotel, makanan, dan minuman. Langkah ini diambil sebagai bentuk solidaritas dan gotong royong antarwilayah guna mewujudkan pembangunan yang adil dan berkelanjutan.

Baca Juga :  Pam Kampanye Pemilu 2024 Dimulai, Kasatgas Humas Ingatkan Netralitas Polri Harga Mati

PKS ini memiliki beberapa tujuan utama, di antaranya mewujudkan pembangunan Bali dalam satu kesatuan wilayah, satu pola, dan satu tata kelola. Meningkatkan keseimbangan fiskal antar daerah, mempercepat pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi dan Mengembangkan pariwisata Bali yang berbasis budaya dan berdaya saing tinggi.

Beberapa proyek strategis menjadi prioritas pembangunan hingga 2028 meliputi restorasi Parahyangan Pura Agung Besakih, Karangasem, pembangunan Pusat Olahraga Provinsi Bali di Bangli, kawasan Danau Beratan dan pabrik pakan ternak (Tabanan), gedung Parkir Sanur dan Jalan Shuttle ke Pelabuhan (Denpasar), jalan baru dan underpass strategis di Denpasar dan Badung, pembangunan Jembatan Payangan–Bongkasa (Gianyar–Badung), pembangunan jalan lingkar Bali (Klungkung, Karangasem, Buleleng), pengembangan Kawasan Terpadu Pelabuhan (Buleleng, Klungkung, Karangasem), penanganan sampah terpadu di seluruh Provinsi Bali.

Dalam rapat koordinasi Pemerintahan Daerah se-Bali pada 12 Maret 2025 lalu di Badung, Gubernur Koster menyampaikan seluruh proyek ditargetkan selesai paling lambat pada tahun 2028. “Program ini harus jalan dan paling lambat selesai 2028, buruk-buruknya 2029 sudah rampung. Kami berbagi tugas sesuai wilayah dan kemampuan masing-masing,” kata Gubernur Bali dua periode ini.

Melalui perjanjian ini, ucap Koster, Pemerintah Provinsi Bali bersama Kabupaten Badung dan Gianyar menunjukkan komitmen menjadikan Bali sebagai pulau yang berkembang secara merata dan adil. Upaya ini sejalan dengan arah pembangunan Bali 100 Tahun ke Depan (2025–2125) menekankan pada kelestarian alam, penguatan budaya, dan keseimbangan ekonomi antarwilayah. (fkb/pas)

Shares: