: (foto ; fkb/humas)
Pemkab Badung dan Asosiasi Pariwisata Sepakat Wujudkan Tata Kelola Pariwisata Berkualitas
MANGUPURA, FORUMKEADILANBali.com – Pemerintah Kabupaten Badung menegaskan komitmen strategisnya dalam membangun pariwisata berkualitas, berkelanjutan dan berlandaskan kearifan lokal melalui penguatan kolaborasi lintas sektor. Komitmen ini tercermin dalam audiensi antara Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa dan perwakilan asosiasi pariwisata di Ruang Nayaka Gosana I, Puspem Badung, Selasa (29/4/2025).
Dalam pertemuan tersebut, Bupati Adi Arnawa menekankan pentingnya pengembangan pariwisata tidak semata berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, melainkan memperhatikan keberlanjutan ekologi, pelestarian budaya, dan keseimbangan sosial. ”Pariwisata yang dikembangkan harus selaras dengan nilai-nilai ”Nangun Sat Kerthi Loka Bali”, sebagai fondasi menjaga keharmonisan antara manusia, alam, dan budaya,” ujarnya.
Bupati Adi Arnawa menyoroti sejumlah tantangan aktual yang dihadapi daerah, seperti kemacetan lalu lintas, permasalahan pengelolaan sampah, serta tekanan terhadap daya dukung lingkungan. Menjawab isu-isu tersebut, pemerintah daerah telah merumuskan berbagai langkah konkret, antara lain penataan sistem lalu lintas di kawasan padat seperti Uluwatu dan Canggu, serta revitalisasi kawasan Kuta melalui pelebaran trotoar dan pemindahan kabel udara ke bawah tanah.
Mewujudkan visi tersebut, kata Bupati Adi Arnawa, ditekankan pentingnya kolaborasi antar pemangku kepentingan. Seluruh kebijakan ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang mewujudkan pariwisata berorientasi pada kualitas, bukan semata-mata kuantitas. ”Diperlukan komitmen bersama memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, asosiasi pariwisata, dan seluruh elemen masyarakat agar Badung dapat tampil sebagai destinasi pariwisata kelas dunia berpijak pada nilai-nilai lokal dan berkontribusi nyata terhadap kesejahteraan masyarakat Bali,” ungkap Adi Arnawa seraya memberikan apresiasi atas masukan yang konstruktif dari para pelaku industri pariwisata.
Bupati Adi Arnawa menegaskan pihaknya akan meningkatkan intensitas pengawasan, memperkuat penegakan hukum terhadap pelanggaran. Disamping menunda pengerjaan proyek-proyek non prioritas guna mengalokasikan sumber daya bagi pengembangan infrastruktur dasar seperti penerangan jalan dan pembangunan jalur alternatif pariwisata.
Sementara Ketua PHRI Badung I Gusti Agung Rai Suryawijaya menyampaikan sejumlah rekomendasi strategis, mencakup peningkatan kualitas sumber daya manusia pariwisata, optimalisasi promosi digital, serta penegakan regulasi terhadap pelaku usaha pariwisata yang belum memenuhi persyaratan perizinan.
Ia menyoroti pentingnya pemerataan pembangunan infrastruktur untuk menghindari konsentrasi wisata di wilayah-wilayah tertentu yang berisiko mengalami over kapasitas. Audiensi ini mengidentifikasi sejumlah isu krusial yang tengah dihadapi sektor pariwisata di Badung, antara lain kelebihan kapasitas destinasi, pelanggaran hukum oleh wisatawan asing, ketidaktertiban transportasi, serta meningkatnya angka kriminalitas. (pas)