Pemkot Denpasar dan BPJS Kesehatan Perkuat Sinergi Capai UHC Berkualitas

Pemkot Denpasar dan BPJS Kesehatan Perkuat Sinergi Capai UHC Berkualitas
FORUM KOMUNIKASI - BPJS Kesehatan Cabang Denpasar menggelar Forum Komunikasi bersama Pemerintah Kota Denpasar guna membahas strategi penguatan rekrutmen, cakupan, dan keaktifan peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebagai langkah percepatan tercapainya Universal Health Coverage (UHC) tidak hanya menyeluruh tetapi juga berkualitas, di Kantor Walikota Denpasar, Rabu (14/5/2025).
📷: (Foto : fkb/pas)

Pemkot Denpasar dan BPJS Kesehatan Perkuat Sinergi Capai UHC Berkualitas

DENPASAR, FORUMKEADILANBli.com –BPJS Kesehatan Cabang Denpasar menggelar Forum Komunikasi bersama Pemerintah Kota Denpasar guna membahas strategi penguatan rekrutmen, cakupan, dan keaktifan peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebagai langkah percepatan tercapainya Universal Health Coverage (UHC) tidak hanya menyeluruh tetapi juga berkualitas.  Forum ini digelar di Kantor Walikota Denpasar, Rabu (14/5/2025).

Rapat dipimpin Sekretaris Daerah Kota Denpasar Ida Bagus Alit Wiradana dihadiri jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta perwakilan BPJS Kesehatan Cabang Denpasar.

Sekda Alit Wiradana menegaskan pentingnya keterlibatan seluruh OPD untuk menindaklanjuti berbagai kendala dalam peningkatan keaktifan peserta JKN. UHC merupakan indikator keberhasilan program kesehatan. Ini sangat penting agar masyarakat segera mendapat pelayanan ketika menghadapi masalah kesehatan. ”Saya harapkan agar pimpinan OPD menindaklanjuti kendala-kendala untuk memperkuat keaktifan peserta,” ujar Alit Wiradana.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Denpasar, dr. Nyoman Wiwiek Yuliadewi menyampaikan forum ini merujuk pada SK Deputi Direksi Wilayah XI BPJS Kesehatan No. 58 Tahun 2025. Forum bertujuan memperkuat strategi rekrutmen dan keaktifan peserta agar UHC tidak hanya tercapai secara kuantitatif, tetapi berkualitas. Forum ini menjadi wadah komunikasi antar pemangku kepentingan untuk menyampaikan saran, memecahkan masalah, serta merumuskan rencana strategis bersama.

Dia menjelaskan terdapat empat isu utama dibahas dalam forum yaitu pertama, tingkat keaktifan peserta JKN di Kota Denpasar yang hingga Agustus 2024 baru mencapai 86,31%, menjadikan Denpasar peringkat keempat terendah di Bali. Kedua, alokasi anggaran iuran JKN bagi segmen PPU PN (PNS, PPPK, pegawai kontrak, dan perangkat desa). Ketiga, kepesertaan anak-anak di atas usia 21 tahun yang perlu diperhatikan keberlanjutan status JKN-nya. Keempat, masalah piutang iuran peserta, yang masih menjadi tantangan tersendiri.

Baca Juga :  Bupati Sedana Arta Hadiri Aksi Sosial TP PKK Berbakti dan Berbagi di Kabupaten Bangli

Kota Denpasar telah mencapai cakupan kepesertaan JKN lebih dari 98%, melampaui target RPJMN 2024 dan secara angka sudah mencapai UHC. Namun tantangan ke depan adalah meningkatkan keaktifan peserta, khususnya karena proporsi tertinggi peserta aktif berada di segmen PPU Badan Usaha (31,96%), sementara segmen PBPU/BP Pemda masih di angka 15,36%.

Wiwiek Yuliadewi mengngkapkan forum ini membahas implementasi program PESIAR (Petakan, Sisir, Advokasi, dan Registrasi) serta SRIKANDI (Sinergi Rekrutmen dan Reaktivasi Peserta JKN melalui pemerintah daerah dan pihak ketiga) sebagai upaya kolaboratif untuk memperkuat keikutsertaan dan keberlanjutan kepesertaan JKN di wilayah Denpasar. Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, BPJS Kesehatan, dan pemangku kepentingan lainnya, diharapkan implementasi JKN dapat terus ditingkatkan guna mencapai UHC yang tidak hanya menyeluruh, tetapi juga berkualitas. (pas)

Shares: