: (Foto : Fkb/pas)
Pemkot Denpasar Komitmen Dukung Aparat Penegak Hukum Jaga Kamtibmas, Perkuat Adat dan Tidak Mentolerir Ormas Kedepankan Premanisme
DENPASAR, FORUMKEADILANBali.com – Pemerintah Kota Denpasar berkomitmen mendukung aparat resmi yang diatur dalam undang-undang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di Provinsi Bali, khususnya Kota Denpasar. Bahkan, berbagai upaya turut dilaksanakan, salah satunya memperkuat adat serta tidak mentolerir aksi premanisme.
Demikian diungkapkan Walikota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara saat rapat bersama Forkopimda Kota Denpasar, MDA Kota Denpasar, serta Forum Perbekel/Lurah se-Kota Denpasar di Kantor Walikota Denpasar, Senin (5/5/2025).
Jaya Negara mengatakan, melaksanakan proses menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, Pemerintah Republik Indonesia dari tingkat pusat, provinsi hingga kabupaten/kota telah memiliki lembaga formal seperti TNI/Polri. Institusi tersebut telah memiliki tatanan hingga lapisan terbawah, seperti Polda, Polres/Polresta, Polsek hingga Babinkamtibmas. Sedangkan TNI juga terdapat Kodam, Kodim, Koramil hingga Babinsa yang siap menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Untuk tingkat adat, Bali memiliki pecalang dengan kearifan lokalnya ikut menjaga kamtibmas di masyarakat, termasuk Linmas untuk desa/kelurahan. ”Pada prinsipnya kami mendukung aparat resmi menjaga kamtibmas, dan memperkuat adat dengan tegas tidak mentolerir organisasi apapun yang meresahkan masyarakat serta mengedepankan premanisme tidak mencerminkan adat dan kearifan lokal Bali,” kata Jaya Negara.
Hal senada disampaikan Ketua MDA Kota Denpasar A.A Ketut Sudiana. Menurutnya, organisasi apapun yang tidak sesuai kearifan lokal Bali serta mengedepankan tindakan premanisme tidak tepat di Bali. Mengingat kultur masyarakat Bali dan keberadaan Bali sebagai destinasi pariwisata tidak sesuai dengan hal tersebut. ”Di Bali kita sudah punya pecalang, sebagai otoritas menjaga keamanan secara adat. Selain itu, ada Sipandu Beradat, jadi saya kira Bali tidak memerlukan bantuan keamanan dari organisasi lain, karena sudah sangat kompleks disemua lini,” ujarnya.
Sementara Kapolresta Denpasar Kombes Pol. Mohammad Iqbal Simatupang mengaku siap bersinergi menjaga kamtibmas di wilayah Kota Denpasar. Ia menegaskan Polri secara tegas tidak akan mentolerir aksi premanisme. ”Kalau kita tegas, organisasi apapun yang mengedepankan premanisme tidak akan kita toleransi,” ujarnya.
Turut hadir dalam rapat, Wakil Walikota Denpasar I Kadek Agus Arya Wibawa, Ketua DPRD Kota Denpasar I Gusti Ngurah Gede, Dandim 1611 Badung, Kolonel Inf. Putu, Sekda Kota Denpasar Ida Bagus Alit Wiradana, perwakilan Kajari Denpasar, perwakilan Pengadilan Negeri Denpasar, Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Denpasar Komang Lestari Kusuma Dewi, Ketua Forum Perbekel/Lurah Kota Denpasar I Gede Wijaya Saputra, perwakilan Sabha Upadesa, serta pimpinan OPD terkait. (pas)