Pemkot Denpasar Komitmen Wujudkan Zona Integritas, Wujudkan Birrokrasi Bebas Korupsi dan Bersih Melayani
FORUMKEAILANBli.com – Pemerintah Kota Denpasar terus berkomitmen dalam mewujudkan Zona Integritas setiap unit kerja. Hal ini dilaksanakan mendukung penyelenggaraan pemerintahan bebas korupsi serta bersih melayani. Komitmen tersebut diwujudkan dengan penandatanganan komitmen bersama Pjs. Walikota Denpasar I Dewa Gede Mahendra Putra dengan Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Bali Nusra, Sudarsono di Kantor Walikota Denpasar, Selasa (29/10).
Turut mendampingi dalam kesempatan tersebut, Sekda Kota Denpasar Ida Bagus Alit Wiradana, Kepala BPKAD Kota Denpasar Ni Putu Kusumawati, Kepala Bagian Hukum Setda Kota Denpasar Komang Lestari Kusuma Dewi, jajaran Kanwil DJKN Bali Nusra serta instansi terkait lainnya.
Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Bali Nusra, Sudarsono menjelaskan penandanganan komitmen bersama ini dilaksanakan agar dapat mewujudkan pembangunan ZI-WBK. Sehingga masyarakat dan pemangku kepentingan mengetahui komitmen mewujudkan wilayah bebas dari Korupsi serta peningkatan kualitas pelayanan publik. ’’Kami mohon dukungan dari semua pemangku kepentingan sehingga sinergi ini dapat mengambil peran terwujudnya birokrasi lebih baik dan dapat dibanggakan masyarakat,” ujarnya.
Pjs. Walikota Denpasar I Dewa Gede Mahendra Putra menyatakan komitmen memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Langkah yang diambil meliputi peningkatan layanan publik yang efektif, penerapan sistem pengawasan ketat, serta pelibatan masyarakat dalam pengawasan. Diharapkan dapat menciptakan lingkungan bersih dari praktik korupsi dan meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat. ”Semua inisiatif kami harapkan Denpasar dapat menjadi contoh dalam penerapan zona integritas tidak hanya bersih dari korupsi, tetapi mampu memberikan pelayanan cepat, tepat, dan ramah kepada semua warga,” ujarnya.
Dia menjelaskan terdapat empat poin utama dalam Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas yakni pertam, setiap ASN berperan secara proaktif pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela. Kedua, berbagi pengalaman dan strategi langkah utama percepatan pembangunan Zona Integritas dalam memperoleh predikat Wilayah Bebas Korupsi atau Wilayah Birokrasi Bersih Melayani. Ketiga, melanjutkan dan meningkatkan sinergi antar unit sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing serta berdasarkan peraturan perundang undangan berlaku. Keempat, menyuarakan semangat integritas di setiap pertemuan bersama unit kerja, baik internal maupun eksternal. (pas)