Pemkot Denpasar Raih Peringkat Pertama Capaian IPKD MCP 2024 Tingkat Nasional
DENPASAR, FORUMKEADILANBali.com –Pemerintah Kota Denpasar meraih penghargaan terbaik pertama Capaian Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) Monitoring Center for Prevention (MCP) 2024 tingkat nasional kategori Pemerintah Kota oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kota Denpasar mengungguli dua kota lainnya, yakni Pemerintah Kota Mojokerto dan Pemerintah Kota Blitar.
Pengumuman penghargaan ini dibacakan dalam peluncuran Indikator MCP 2025 bagian dari komitmen pencegahan korupsi dilaksanakan secara daring, dan diikuti jajaran Pemerintah Daerah seluruh Indonesia, di Ruang Rapat Walikota Denpasar, Rabu (5/3/2025).
Tak hanya sebagai terbaik pertama, Pemerintah Kota Denpasar juga berhasil mendapatkan peringkat terbaik ketiga Capaian Rata Rata IPKD MCP 2018-2024, kategori sama yakni, Pemerintah Kota. Dua terbaik lainnya masing masing Pemerintah Kota Surabaya dan Pemerintah Kota Padang Panjang.
Ikut mengikuti daring Walikota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara didampingi Sekretaris Daerah Kota Denpasar Ida Bagus Alit Wiradana dan Inspektur Kota Denpasar Putu Naning Djayaningsih.
Keberhasilan ini, kata Walikota Jaya Negara kebanggaan bagi Pemerintah Kota Denpasar. Hal ini wujud apresiasi dan penghargaan upaya Pemerintah Kota Denpasar terus berkomitmen melakukan pencegahan korupsi. “Prestasi ini akan memacu dan motivasi seluruh jajaran Pemerintah Kota Denpasar mempertahankan transparansi dan akuntabilitas dalam menjalankan seluruh program bersifat tata kelola pemerintahan,” katanya.
Sementara Inspektur Kota Denpasar Putu Naning Djayaningsih menyampaikan setelah penghargaan ini diraih, kedepan kinerja dalam MCP di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar terus ditingkatkan. Hal tersebut mencakup 8 area perubahan yang diintervensi serta menjadi pencermatan KPK dalam MCP. Antara lain, mencakup perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik, pengawasan Aparat Pengawas intern Pemerintah (APIP), manajemen ASN, pengelolaan barang milik daerah serta optimalisasi pajak daerah. “Inspektorat Kota Denpasar menjadi leading sector di Kota Denpasar bersinergi dengan KPK RI menjalankan program antikorupsi di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar. Ini semata untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan bersih dan bebas dari korupsi,” jelas Naning Djayaningsih.
Sementara itu, Ketua KPK RI Setyo Budiyanto menyampaikan pencegahan korupsi paling efektif dimulai dari integritas dimensi individu secara perseorangan. ”MCP ini bukan hanya bicara soal skor tapi bagaimana dari awal perencanaan sampai penyelesaian ada kontrol, pengamatan, pengendalian dan pencegahan korupsi terhadap 8 fokus area dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan. Dengan MCP ini juga mendorong terlaksananya efisiensi anggaran,” kata Setyo. (pas)