Pemkot Denpasar Siap Realisasikan 18 Unit Rumah Layak Huni Pada APBD Perubahan 2024
FORUMKEADILANBali.com – Pemkot Denpasar melalui Dinas Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan siap merealisasikan 18 unit rumah layak huni (RLH) kepada keluarga kurang mampu. Pasalnya, Pendapatan Asli Daerah (PAD) membuat program prioritas pro rakyat dapat direalisasikan lewat perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Denpasar 2024.
Kadis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Denpasar I Gede Cipta Sudewa Atmaja, Selasa (13/8) menjelaskan, Pemkot Denpasar berkomitmen mendukung terpenuhinya kebutuhan perumahan atau hunian bagi masyarakat Kota Denpasar kurang mampu. Sehingga upaya entaskan kemiskinan terintegrasi dapat dioptimalkan, termasuk penanganan kemiskinan ekstrim.
Kadis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota DeCipta Sudewa menjelaskan APBD Induk 2024, Pemkot Denpasar merancang merealisasikan total 17 unit menyasar rumah tidak layak huni masyarakat kurang mampu. Sedangkan pada APBD Perubahan, kembali direalisasikan bantuan rumah layak huni 18 unit dengan anggaran per unit Rp90 juta. Selain itu, terdapat bantuan rumah layak huni dari CSR, yakni dari REI Bali 2 unit dan Himpera Bali 2 unit. Total bantuan RLH selama tahun 2024 sebanyak 39 unit. ”Ini atensi Bapak Walikota dan Wakil Walikota secara berkelanjutan bantuan dirancang, sehingga perbaikan rumah dapat lebih baik, dan mencapai rumah sehat layak huni berkelanjutan,” ujarnya.
Selain memberikan bantuan fisik berupa bangunan, kata Cipta Sudewa, Pemerintah Kota Denpasar menggandeng Perumda dan berbagai pihak melengkapi bantuan dengan perabot rumah tangga. Bantuan ini mulai dari kasur, seprei, kompor gas, elpiji 3 kg dan almari. Ini memenuhi kebutuhan masyarakat kedepan akan terus ditingkatkan. Realiasi bantuan bedah rumah pembangunan juga mengedepankan stile Bali sebagai identitas budaya dalam bangunan di Bali. ”Ini terbukti dengan tetap digunakannya ornamen Bali seperti ikuh celedu dan bentala pada bangunan atap,’’ ucapnya.
Terkait penetapan penerima, Cipta Sudewa mengatakan, penerima bantuan perbaikan rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni melalui berbagai tahapan dan verifikasi. Hal ini mengacu pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan selanjutnya diverifikasi tim serta dianggarkan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan terkait pengerjaan fisik. “Kedepan program bedah rumah/perbaikan RTLH akan terus dilanjutkan sebagai progran pro rakyat menyediakan rumah layak huni. Mudah-mudahan untuk memenuhi kebutuhan perumahan berkelanjutan layak bagi masyarakat dapat dioptimalkan,” harapnya. (pas)