: (Foto : fkb/erik)
Pemprov Bali Gratiskan Biaya Pendidikan dan Kehidupan 1.450 Mahasiswa Kurang Mampu
DENPASAR, FORUMKEADILANBali.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali akan menggratiskan biaya pendidikan dan kehidupan 1.450 orng mahasiswa berasal dari keluarga kurang mampu dan belum memiliki sarjana di keluarganya.
Gubernur Bali Wayan Koster menyampaikan, program ini terlaksana berkat kerja sama antara Pemprov Bali dan 28 perguruan tinggi (PT) negeri dan swasta di Bali. PTN/PTS juga tak akan memungut biaya apapun dari calon mahasiswa.
Ia menjelaskan, program tersebut akan dimulai tahun ajaran 2025 pada Agustus mendatang, dan telah ditandai dengan penandatanganan kesepakatan kerja sama dan perjanjian kerja sama (PKS) program satu keluarga satu sarjana di Kertha Sabha Jaya Sabha, Selasa (29/7/2025).
“Tahap satu ini karena waktunya singkat, baru dihitung dari semua perguruan tinggi total kuota yang diakomodir 1.450 calon mahasiswa se-Bali dari 28 perguruan tinggi yakni 8 perguruan tinggi negeri dan 20 perguruan tingga swasta,” kata Koster
Koster mengungkapkan setiap mahasiswa akan menerima biaya hidup dan tempat tinggal atau kos sebesar Rp 1,4 juta setiap bulan bagi mahasiswa berdomisili di Kota Denpasar dan Badung. Sedangkan mahasiswa berdomisili di Buleleng dan Karangasem akan menerima bantuan Rp1,2 juta per mahasiswa setiap bulan selama delapan semester. Adapun biaya pendidikan Rp1 juta setiap mahasiswa bagi 1.450 calon mahasiswa penerima bantuan akan ditanggung Pemprov Bali. “Tahun 2025, APBD Bali menanggung selama 4 bulan untuk biaya semesternya dan biaya hidup serta kos bulanan. Total 1.450 mahasiswa sehingga dibutuhkan dana Rp 9,7 miliar dari Agustus hingga Desember 2025,” jelasnya.
Lebih lanjut Koster menuturkan, pemerintah dan perguruan tinggi telah memiliki syarat ketat bagi keluarga miskin dan yang belum memiliki sarjana di rumah tangga. Verifikasi ketat akan dilakukan perguruan tinggi sebelum penerimaan mahasiswa tersebut.
Koster memaparkan, program ini akan berlanjut pada tahun berikutnya. Diperkirakan membutuhkan anggaran mencapai Rp27 miliar untuk full perhitungan setahun. ”Nanti tahun 2026 akan full dihitung selama satu tahun, kira-kira lebih dari Rp24 miliar mungkin di angka Rp27 miliar,” terangnya. (fkb/pas)