Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI, Kanwil Kemenkumham Bali Siap Tindaklanjuti
FORUM Keadilan Bali – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali menyelenggarakan Exit Meeting Paparan Hasil Pemeriksaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan, Belanja Barang dan Belanja Modal Tahun Anggaran 2023, Senin (19/2).
Kegiatan ini merupakan hasil tindaklanjut dari pemeriksaan BPK RI di Kanwil Kemenkumham Bali telah dilaksanakan dari tanggal 12 -19 Februari 2024. Acara tersebut dilaksanakan di Ruang Dharmawangsa dipimpin Kepala Kanwil Kemenkumham Bali, Romi Yudianto, Pejabat Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas Divisi Administrasi, dan Pejabat Pembuat Komitmen pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali diikuti secara daring Kepala Unit Pelaksana Teknis pada jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali.
Sri Mulyani Rama selaku Pengendali Teknis II menyebutkan pemeriksaan dilakukan dengan uji petik, hasilnya ada beberapa catatan yang harus segera diselesaikan. ”Tertib administrasi, pertanggungjawabkanlah setiap kegiatan secara lengkap, penatausahaan aset lain-lain tidak sesuai ketentuan berlaku, dan hal lainnya tertuang dalam hasil pemeriksaan,” ujar Mulyani.
Dalam proses pemeriksaan terdapat beberapa Unit Pelaksana Teknis yang menjadi sampel tambahan antara lain Lapas Perempuan Kelas IIA Kerobokan, Rudenim Kelas I Denpasar, dan Rupbasan Kelas I Denpasar.
Kepala Kanwil Kemenkumham Bali, Romi Yudianto menyampaikan apresiasi kepada seluruh perwakilan dari jajaran Kanwil Kemenkumham Bali atas komitmennya mewujudkan pengelolaan keuangan yang akuntabel. ”Ini bukti keseriusan Kanwil Kemenkumham Bali dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan dapat menjadi kesempatan bagi kita bersama melakukan evaluasi terhadap tata kelola dan kinerja Kanwil Kemenkumham Bali,” ujar Romi.
Romi Yudianto menyampaikan ungkapan terima kasih kepada BPK RI atas bimbingan dan pengawasan dilakukan dalam pemeriksaan tentang laporan keuangan di Kanwil Kemenkumham Bali. ”Kami mengharapkan kritik dan saran untuk meningkatkan performance pengelolaan keuangan, BMN, maupun pengadaan barang/jasa di Kanwil Kemenkumham Bali. Sehubungan masih adanya catatan-catatan dari BPK, hal ini harus segera ditindaklanjuti. Laksanakanlah semua kegiatan dengan baik dan harus dapat dipertanggungjawabkan dengan baik pula,” tutup Romi.
Kegiatan dilanjutkan penyerahan hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM tahun 2023 dari Tim Pemeriksa BPK kepada Kepala Kanwil Kemenkumham Bali.