: (Foto : Fkb/pas)
Percepat Pembangunan Infrastruktur, Wawali Arya Wibawa Terima Direktur Pendapatan Daerah Kemendagri Terkait KPDBU
DENPASAR, FORUMKEADILANBli.com – Pemerintah Kota Denpasar terus mendorong percepatan pembangunan infrastruktur wujud pelayanan dasar bagi masyarakat. Berbagai opsi dilakukan seperti bekerja sama dengan pemerintah pusat melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPDBU).
Hal ini terungkap saat Wakil Walikota Denpasar I Kadek Agus Arya Wibawa menerima Direktur Pendapatan Daerah Kemendagri RI, Dr. Drs. Teguh Narutomo. MM., bersama Direktur Bisnis PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)/PT PII, Andre Permana, di Kantor Walikota Denpasar, Senin (14/7/2025).
Wawali Arya Wibawa didampingi Kepala Badan Perencana Pembangunan Dearah Kota Denpasar, I Putu Wisnu Wijaya Kusuma dan perwakilan OPD lainnya, menjelaskan ada tiga proyek infrastruktur akan didorong finalisasinya menggunakan skema KPDBU, yakni Alat Penerangan Jalan (APJ), pengembangan Rumah Sakit Wangaya dan Pengembangan Sistem Air Minum Daerah. ”Pemerintah Kota Denpasar akan terus mengawal tiga proyek infrastruktur dengan skema KPDBU yang telah diusulkan. Apalagi sudah mendapat pendampingan langsung karena skema KPDBU menjadi opsi bagus. Meski terlihat rumit di awal, namun kedepan akan sedikit muncul kendala dan tidak resiko kedepannya,” ujarnya.
Seluruh pembangunan infrastruktur, menurur Arya Wibawa, telah dikaji dan dipetakan secara internal agar tidak sampai nantinya menabrak aturan yang ada. ”Kami berharap finalisasi pembangunan infrastruktur dapat segera diselesaikan dan adapt segera dirasakan kemanfaatannya seluruh masyarakat Kota Denpasar,” katanya.
Direktur Pendapatan Daerah Kemendagri RI, Teguh Narutomo mengapresiasi tiga proyek infrastruktur diusulkan Pemkot Denpasar melalui skema KPDBU. ”Program ini diamanatkan secara nasional untuk mengawal pertumbuhan ekonomi sesuai amanah UUD No. 23 Tahun 2014 untuk melakukan pembangunan infrastruktur sebagai urusan wajib pelayanan dasar. Skema KPDBU ditawarkan menitikberatkan agar pembangunan dapat dilakukan di awal kepala daerah ini menjabat agar kemanfaatan bagi masyarakat dapat langsung dirasakan diawal periode kepemimpinan kepala daerah ini,” ucapnya.
Teguh Narutomo mengungkapkan momentum ini bisa disikapi bersama-sama, dan akan mengawal pembangunan infrastruktur daerah dengan metode KPBU. ”Kami hadir langsung di daerah ingin mengevaluasi dan memetakan kendala yang dihadapi pemerintah daerah terkait program ini. Semoga bisa memayungi semua kendala yang ada di lapangan. Mudah-mudahan Kota menjadi salah satu percontohan program ini bagi daerah lain,” ungkapnya.
Sementara itu, Direktur Bisnis PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)/PT PII, Andre Permana menyampaikan Pemkot Denpasar menjadi pemerintah daerah paling serius mendorong percepatan pembangunan infrastruktur daerah melalui skema KPDBU dengan mengusulkan tiga proyek sekaligus yakni alat penerangan jalan, pengembangan Rumah Sakit Wangaya dan Pengembangan sistem air minum daerah.
Andre Permana menyampaikan apresiasi Pemkot Denpasar atas komitmennya mendorong percepatan finalisasi ketiga proyek infrastruktur tersebut agar segera dirasakan manfaatnya masyarakat. Hal ini menjadi sinyal perkembangan yang baik atas komitmen pemerintah daerah dalam hal ini Pemkot Denpasar terhadap KPBDU. ”Kami berharap Kota Denpasar menjadi contoh bagi Pemerintah Daerah lainnya terkait pemanfaatan program KPDBU dari pemerintah pusat ini,” harapnya.
Ia menyatakan pihaknya bersama pemerintah pusat terus melakukan penyempurnaan penguatan dan evaluasi dari segi regulasi maupun proses termasuk capacity building, koordinasi dengan pihak terkait dan lembaga penegak hukum lainnya. ”Harapannya KPDBU mendapatkan kepercayaan lebih besar lagi dari pemerintah daerah. Mengingat skema ini menjadi pilihan beberapa pemerintah daerah sebelumnya. Skema ini cukup detail dan mensyaratkan tata kelola cukup ketat dalam prosesnya di awal. Namun pelaksanaannya akan berjalan relatif aman dan minim risiko,” paparnya. (pas)