BANGLI, FORUMKEADILANBali.com – Pemerintah Kabupaten Bangli memperpanjang komitmen kerjasama di bidang hukum dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Bangli. Kerjasama ini ditandai penandatanganan Nota Kesepakatan (MoU) tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) berlangsung di Ruang Rapat Bupati, Gedung BMB Kantor Bupati Bangli, Senin, (9/2/2026).
Penandatanganan ini bukan sekadar seremoni formalitas, melainkan langkah preventif Pemkab Bangli memastikan setiap kebijakan dan tata kelola pemerintahan berjalan di koridor hukum yang benar. Ruang lingkup kesepakatan ini mencakup penanganan perkara perdata maupun tata usaha negara, pemberian pendapat hukum (legal opinion) dan pendampingan hukum (legal assistance), serta mediator atau fasilitator dalam sengketa antarinstansi atau negara.
Dalam sambutannya, Bupati Bangli SN Sedana Arta menyampaikan sinergi ini sangat krusial mempercepat pembangunan di Bangli. ”Dengan adanya nota kesepakatan ini diharapkan kejaksaan dapat memberikan pendampingan hukum (Legal Assistance), pertimbangan hukum (Legal Opinion) dan tindakan hukum lainnya (Legal Audit) bagi pemerintah untuk mencegah kerugian negara. Selain itu, adanya nota kesepakatan kejaksaan dapat membantu penyelamatan kekayaan dan aset negara atau daerah,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Bangli Yetty Herawati, S.H., M.H. menegaskan kesiapan pihaknya bertindak profesional sebagai Jaksa Pengacara Negara (JPN). Kejari Bangli berkomitmen memberikan masukan objektif guna memitigasi risiko hukum yang mungkin muncul dalam pelaksanaan tugas pemerintahan maupun pembangunan daerah.
Melalui Nota Kesepakatan ini, diharapkan efektivitas penanganan masalah hukum di Kabupaten Bangli dapat meningkat, sehingga potensi kerugian negara dapat diminimalisir dan optimalisasi aset daerah dapat tercapai dengan lebih baik.
Acara ini dihadiri Wakil Bupati Bangli, Sekretaris Daerah Kabupaten Bangli beserta jajaran pimpinan perangkat daerah terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli. (fkb/pas)