
Pj. Gubernur Mahendra Jaya Ajak Seluruh Komponen ”Ngrombo” Penanganan Kebakaran Lahan dan Kekeringan
FORUM Keadilan Bali – Penjabat Gubernur Bali S.M Mahendra Jaya mengajak seluruh komponen ”ngrombo” penanganan kebakaran lahan dan kekeringan di wilayah Provinsi Bali. Karena kebakaran dan kekeringan persoalan serius membutuhkan penanganan bersama.
Ajakan itu Penjabat Gubernur Mahendra Jaya disampaikannya saat mengikuti rapat koordinasi penanganan darurat bencana kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Bali di Ruang Wiswa Sabha Utama Kantor Gubernur Bali, Kamis (19/10).
Rakor menghadirkan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto beserta jajaran pejabat tinggi di lembaga tersebut.
Penjabat Gubernur Mahendra Jaya menyinggung fenomena El Nino yang belakangan menimbulkan dampak makin serius pada sejumlah kawasan di Pulau Dewata. Dua persoalan saat ini dihadapi Daerah Bali bermunculan kasus kebakaran lahan dan kekeringan memicu krisis air bersih di sejumlah desa. ”Kekeringan memicu krisis air merupakan persoalan serius yang membutuhkan penanganan secara bersama-sama. Jika tidak ditangani dengan baik, kita khawatir dampaknya akan makin meluas,” ujarnya sembari mengatakan air merupakan sumber daya alam yang mempengaruhi seluruh aspek kehidupan.
Lebih jauh Penjabat Gubernur Mahendra Jaya mengungkapkan, terbatasnya ketersediaan air di masa kekeringan tak hanya menyusahkan masyarakat, tapi akan berdampak pada sektor pariwisata, industri dan lingkungan hidup.
Menyitir informasi BMKG, Penjabat Gubernur Mahendra Jaya menyampaikan musim kemarau di wilayah Bali akan berlangsung hingga awal tahun 2024. Langkah strategis perlu segera diambil karena saat ini 113 banjar di Bali mengalami krisis air bersih. ”BPBD berkolaborasi dengan berbagai elemen telah mendistribusikan 234.900 liter air bersih memenuhi kebutuhan air bersih di banjar-banjar,” jelasnya.
Terkait dampak cuaca ekstrem, Penjabat Gubernur Mahendra Jaya menerangkan, Bali telah menerima 9 kali peringatan dini sejak 1 Juli s.d. Oktober 2023. Peringatan dini ini berkaitan dengan kondisi sejumlah wilayah di Bali lebih dari 3 bulan tidak turun hujan. ”Diperkirakan wilayah yang sama sekali tak mendapat guyuran air hujan akan meluas karena musim kemarau diperkirakan baru berakhir pada Februari 2024,” cetusnya.
Selain krisis air bersih, lanjutnya, kekeringan juga berdampak pada kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah. Beberapa kejadian telah ditangani yaitu kebakaran di Kawasan Hutan Bukit Watu Kursi Desa Pemuteran dan Desa Penyabangan Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng. Selain itu, kebakaran hutan dan lahan juga terjadi di Kecamatan Kubu dan Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem serta Kawasan Taman Wisata Alam Gunung Batur dan Bukit Payang Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli.
Penjabat Gubernur Mahendra Jaya mengatakan progres penanganan kebakaran di TPA Suwung Denpasar dan TPA Mandung Kabupaten Tabanan. Pemadaman kebakaran di TPA Suwung melibatkan Damkar Kota Denpasar, Kabupaten Badung dan Tabanan, didukung water canon dari Polda Bali dan Polresta Denpasar. Lebih dari itu, penanganan kebakaran di TPA Suwung juga mendapat dukungan helikopter water bombing dari BNPB dan injeksi air dengan campuran bahan kimia dari Kementerian LHK. ”Mengatasi kebakaran di TPA Mandung, dikerahkan Damkar Kabupaten Tabanan dibantu Pemkab Badung,” paparnya.
Dia menambahkan penanganan kebakaran di TPA juga diimbangi kegiatan kemanusiaan dengan melakukan evakuasi masyarakat sekitar, menyiapkan tempat pengungsian hingga pemberian bantuan makanan dan obat-obatan, pemeriksaan kesehatan serta menyiagakan Puskesmas dan RSUD untuk penanganan darurat akibat kebakaran TPA. ”Kami membagikan masker kepada masyarakat di sekitar TPA, termasuk orang yang melintas,” ucapnya.
Terkait penanganan kebakaran TPA Suwung, Pemkot Denpasar menetapkan status tanggap darurat mulai tanggal 12-25 Oktober 2023. Sedangkan penanganan kebakaran TPA Mandung, Pemkab Tabanan menetapkan status tanggap darurat mulai tanggal 14 – 27 Oktober 2023. Bahkan sejumlah kendala dihadapi penanganan kebakaran TPA, salah satunya titik api dan gas metan di bawah tumpukan sampah yang menggunung. Sehingga petugas tidak bisa melakukan pemadaman secara tuntas. ”Area yang terbakar cukup luas dan upaya penanganan terkendala asap tebal, cuaca panas dan angin kencang,” bebernya.
Penjabat Gubernur Mahendra Jaya menuturkan penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), petugas terkendala ketinggian lokasi sehingga tak bisa diakses peralatan ataupun kendaraan pemadam. Sehingga operasi darat dilakukan secara manual dengan teknik sekat bakar. Ketersediaan air juga terbatas dan jauh dari lokasi kebakaran.
Kalaksa BPBD Bali I Made Rentin menyampaikan harapan agar BNPB bisa segera menerapkan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) di wilayah Bali. Menurutnya, sangat urgen karena sejumlah wilayah sudah 94 hari tidak turun hujan. Selain itu, ia mengajukan permohonan dukungan logistik dan peralatan kedaruratan dalam penanganan kekeringan dan kebakaran.
Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menyampaikan rakor ini bertujuan membahas penanganan dampak El Nino makin meluas di wilayah Bali. ”Kekeringan telah melanda sejumlah wilayah, ada beberapa kawasan yang masuk kategori terdampak El Nino ekstrem karena tidak turun hujan dalam jangka waktu lama. Beberapa daerah ada satu bulan tak turun hujan, bahkan ada yang sudah tiga bulan tak turun hujan,” tuturnya.