Proses Kewarganegaraan, Kantor Kemenkumham Bali Koordinasi Dengan Direktorat Tata Negara Ditjen AHU
FORUMKeadilanbali.com – Tim Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Bali dipimpin Kepala Kantor Wilayah, Pramella Yunidar Pasaribu bersama Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Alexander Palti, serta Kepala Bidang Pelayanan Hukum dan Pejabat Pengawas, JF/JFU subbidang Administrasi Hukum Umum melakukan pertemuan koordinasi dengan Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kamis (4/4).
Kedatangan Tim Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali disambut baik Direktur Tata Negara Baroto didampingi Sub Koordinator Pasal 8, Nurul.
Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Bali, Pramella Yunidar Pasaribu menyatakan koordinasi ini merupakan bagian untuk memastikan kelancaran dalam proses kewarganegaraan di wilayah Provinsi Bali. ”Kami berkomitmen selalu berkoordinasi dengan Ditjen AHU guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam hal ini proses permohonan kewarganegaraan,” ujar Parmella, belum lama ini.
Parmella menyampaikan pertemuan tersebut membahas berbagai aspek terkait proses kewarganegaraan di Republik Indonesia. Salah satu agenda utama penyerahan dokumen permohonan kewarganegaraan oleh Tim Kantor Wilayah kepada Direktorat Tata Negara. Dokumen tersebut meliputi permohonan kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan Pasal 3A Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2022, serta permohonan kewarganegaraan berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006.
Dia menjelaskan diskusi juga dilakukan mengenai berbagai tantangan dalam proses permohonan kewarganegaraan, termasuk pengurusan Surat Kriminal Catatan Kepolisian (SKCK) dari Mabes Polri. Tim Kantor Wilayah mengusulkan solusi untuk memudahkan masyarakat dalam mendapatkan SKCK dengan melakukan permohonan di wilayah setempat, sebagai contoh yang telah dilakukan di Polda Bali.
Selain itu, kata Parmella, pertemuan tersebut dibahas target jumlah permohonan kewarganegaraan harus dipenuhi Direktorat Tata Negara. Tim Kantor Wilayah Kemenkumham Bali berkomitmen meningkatkan upaya peningkatan jumlah permohonan kewarganegaraan dengan berkolaborasi dengan kantor imigrasi dan pihak desa.
Parmella Tim Kantor Wilayah Bali juga melanjutkan koordinasi dengan Sekretariat Ditjen AHU terkait rencana aksi fidusia. Salah satu hasil koordinasi adalah rencana untuk melakukan sosialisasi melalui berbagai media dan mengundang audience terkait guna meningkatkan pemahaman masyarakat tentang proses fidusia.”Diharapkan dengan koordinasi yang baik antara Tim Kantor Wilayah Kemenkumham Bali dan Direktorat Tata Negara Ditjen AHU, proses permohonan kewarganegaraan dapat berjalan lebih efisien dan transparan, serta masyarakat dapat lebih memahami proses hukum terkait kewarganegaraan di Indonesia,” ucap Pramella. (nom)