DENPASAR, FORUMKEADILANBali.com – Proyek pengembangan infrastruktur strategis perkotaan di Kota Denpasar secara resmi akan dimulai. Tahun 2025 ini beberapa proyek akan memasuki masa feasibility study (studi kelayakan), yakni pembangunan Jalan Underpass Simpang Tohpati, Jalan Underpass Simpang Gatot Subroto – Jalan A. Yani, dan pembangunan Gedung Parkir Pelabuhan Sanur.
Demikian diungkapkan Wakil Walikota Denpasar I Kadek Agus Arya Wibawa usai menghadiri rapat bersama Gubernur Bali, Wayan Koster di Gedung Kertha Sabha, Rumah Jabatan Gubernur Bali, Rabu (1/10/2025).
Arya Wibawa menjelaskan proses pembangunan Jalan Underpass Simpang Tohpati, dan studi kelayakan akan dimulai tahun ini. Selanjutnya untuk dokumen basic design, dokumen andalalin, dokumen lingkungan dan pengadaan lahan akan dimulai tahun 2026. Sedangkan kontruksi akan dikerjakan Kementerian PU 2027.
Ia mengungkapkan, pembangunan Jalan Underpass Simpang Gatot Subroto – Jalan A. Yani, pengerjaan DED, dokumen andalalin dan dokumen lingkungan akan dimulai tahun 2026. Pengadaan lahan akan dilaksanakan tahun 2027, dan pengerjaan fisik ditarget mulai 2028. Selain itu, Pemkot Denpasar resmi mengusulkan pembangunan underpass Simpang Pesanggaran, Gedung Parkir Pelabuhan Sanur dan Jalan Akses Pelabuhan Sanur. ”Kita bersinergi antara Pemkot Denpasar, Pemprov Bali dan Pemerintah Pusat, sehingga proyek strategis ini dapat segera terealisasi dan memberikan kemanfaatan bagi masyarakat luas,” ujar Arya Wibawa sembari mendorong percepatan normalisasi sungai utama di Kota Denpasar, yakni Tukad Mati, Tukad Badung dan Tukad Ayung.
Sementara Gubernur Bali, Wayan Koster menegaskan pentingnya sinergi pemerintah daerah dengan kementerian terkait, khususnya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Beberapa program strategis yang diusulkan antara lain pembangunan gedung parkir di Pura Batur, pembangunan jalan underpass Jimbaran, pembangunan Embung Tukad Unda di Klungkung, serta pembangunan gedung parkir di kawasan Pelabuhan Sanur, Denpasar. ”Usulan ini sudah saya sampaikan kepada Bapak Menteri PUPR, dan prinsipnya beliau mendukung. Secara resmi sudah bersurat menjawab usulan yang kita ajukan. Kita diminta menyiapkan semua persyaratan, mulai dari pembebasan lahan, dokumen studi kelayakan, DED, hingga Amdal. Jika semua sudah clear, proyek bisa direalisasikan pada tahun 2026,” tegasnya.
Gubernur asal Desa Sembiran, Buleleng itu menyoroti masalah kemacetan kerap terjadi di Pelabuhan Sanur akibat keterbatasan lahan parkir. ”Pembangunan gedung parkir Sanur akan menjadi solusi strategis untuk mengurai kemacetan sekaligus mendukung Sanur sebagai gerbang pariwisata Bali menuju Nusa Penida dan Nusa Lembongan,” ucapnya.
Koster mengingatkan pentingnya optimalisasi upaya memperoleh dukungan dana APBN di luar transfer daerah. Mengingat adanya penurunan transfer daerah ke Bali. ”Kita harus berjuang keras, karena tidak mudah mendapatkan dukungan APBN di luar alokasi transfer daerah. Apalagi kita masih menanggung program normalisasi akibat banjir,” imbuhnya. (pas)